.gif)
BANDUNG – detik35. Com
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh siswa dari keluarga prasejahtera akan tetap mendapat hak pendidikan gratis, meskipun harus bersekolah di institusi swasta. Langkah ini diambil menyusul prediksi membeludaknya jumlah lulusan SMP pada tahun ajaran 2025 yang diperkirakan mencapai 700.000 siswa—lebih dari dua kali lipat daya tampung SMA/SMK negeri yang hanya tersedia untuk 329.000 siswa.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri tak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan menanggung seluruh biaya sekolah mereka, termasuk jika harus bersekolah di sekolah swasta.
“Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis,” tegas Dedi dalam pernyataannya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).
Dedi menuturkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk segera melakukan pendataan terhadap calon siswa dari keluarga prasejahtera yang akan masuk sekolah swasta. Pendataan ini menjadi dasar dalam menyusun skema pendanaan dan kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta.
Ia juga tidak menampik bahwa ketimpangan daya tampung memang menjadi masalah tahunan, namun harus dihadapi dengan solusi konkret dan berpihak pada kelompok rentan.
“Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerja sama nanti,” ujarnya, menegaskan komitmen kolaboratif antara pemerintah dan sektor pendidikan swasta.
Untuk merealisasikan program ini, Pemprov Jabar mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini telah tersedia sebesar Rp 600 miliar. Dana ini akan dialokasikan khusus untuk menanggung biaya pendidikan siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Deden, mengakui adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara kapasitas sekolah negeri dan jumlah lulusan SMP tahun ini. Menurutnya, sekitar 700.000 lulusan SMP akan berebut kursi di SMA/SMK negeri yang hanya tersedia untuk separuh dari jumlah tersebut.
“Jadi dipastikan tidak semua siswa akan bisa masuk sekolah negeri. Karena itu kita perlu strategi untuk menjamin akses pendidikan merata,” kata Deden.
Langkah Pemprov Jabar ini mendapat sorotan luas karena dinilai progresif dan responsif terhadap realitas pendidikan di lapangan. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada ketepatan pendataan dan mekanisme kerja sama dengan sekolah swasta yang transparan dan akuntabel.
