.gif)
SEMARANG – detik35.com
Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus pengawasan kali ini diarahkan pada pemenuhan hunian layak, khususnya bagi masyarakat terdampak banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah.
Kegiatan yang digelar pada Senin (3/7) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota yang terdampak banjir rob, seperti Demak, Pekalongan, Brebes, dan Pemalang.
Senator asal Jawa Tengah, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., yang juga anggota Komite II DPD RI, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan banjir rob. Ia menyoroti masih banyaknya rumah tidak layak huni di Jawa Tengah dan pentingnya perlindungan bagi masyarakat pesisir dari ancaman bencana.
Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam paparannya menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal layak telah menjadi prioritas Pemprov Jateng. “Program kami adalah satu keluarga, satu rumah layak huni. Target lima tahun ke depan mencapai 1,2 juta rumah, dan pada 2025 kita targetkan 17.000 rumah,” ujarnya. Renovasi rumah akan dilakukan senilai Rp20 juta per unit melalui kolaborasi dengan Baznas, CSR, dan berbagai mitra lainnya.
Terkait banjir rob, Pemprov Jateng telah menginisiasi sejumlah upaya penanggulangan jangka pendek dan panjang, mulai dari pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan Demak, pembangunan kolam resistensi, hingga penanaman 1,5 juta mangrove yang ditargetkan selesai akhir 2025. Namun demikian, Gubernur menegaskan bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, terutama oleh industri, juga perlu diatasi.
Hal tersebut diamini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang melalui Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Syamsiar Nurhayadi, menyatakan bahwa banjir rob adalah ancaman kompleks yang memerlukan pendekatan terpadu. Ia menyampaikan bahwa relokasi warga ke rumah susun di Demak sempat tertunda karena masalah pembebasan lahan dan penolakan dari masyarakat.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN mendorong agar program relokasi bisa masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) agar proses pengadaan lahan dapat dipercepat. Mekanisme tukar guling tanah juga disiapkan untuk mengatur kepemilikan lahan lama dan baru warga yang direlokasi.
Sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak banjir rob turut menyampaikan kendala dan kebutuhan mereka. Bupati Demak menyatakan bahwa relokasi warga di Kecamatan Sayung masih terkendala lahan, sementara Pemkab Pemalang meminta dukungan pusat karena sabuk mangrove yang dibangun tak mampu menahan abrasi tanpa pemecah ombak. Serupa, Walikota Pekalongan dan Bupati Brebes juga menginginkan pembangunan tanggul laut sebagai langkah antisipasi.
Kritik tajam datang dari perwakilan warga Sayung, Muhammad Abdul Qadir, yang menyoroti peran industri dalam memperparah banjir rob melalui penyedotan air tanah secara masif. Ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap sedimentasi sungai yang tak pernah dikeruk.
Menanggapi hal tersebut, Senator Bustami (Lampung) mengusulkan pemberian insentif bahan bangunan untuk menunjang program pembangunan rumah layak, sehingga alokasi dana bisa difokuskan untuk kebutuhan lain masyarakat, seperti sembako.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen Komite II DPD RI untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat guna memastikan terpenuhinya hak atas hunian layak, sebagaimana diamanatkan dalam UU PKP. Kolaborasi lintas sektor dan keberpihakan kebijakan dinilai krusial untuk menyelesaikan masalah perumahan di kawasan terdampak banjir rob di Jawa Tengah.(Red)
