Biaya Haji 2027 Diusulkan Rp107,34 Juta, Pemerintah Janjikan Pelayanan Lebih Nyaman
 |
| Biaya Haji 2027 Diusulkan Rp107,34 Juta, Pemerintah Janjikan Pelayanan Lebih Nyaman |
JAKARTA — detik35. Com. - Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107.340.000 per jemaah. Angka tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Usulan biaya tersebut mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk perubahan harga minyak mentah dunia serta rencana peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, kenaikan biaya tersebut tidak akan sepenuhnya dibebankan kepada jemaah. Pemerintah tengah mengupayakan skema pembiayaan yang tetap menjaga keterjangkauan biaya yang harus dibayarkan masyarakat.
“Kenaikannya 10-15 persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin,” ujar Irfan.
Jemaah Tak Menanggung Seluruh Biaya
Dari total usulan BPIH sebesar Rp107,34 juta, pemerintah mengusulkan sekitar 60 persen pembiayaan berasal dari nilai manfaat dana haji, sedangkan sisanya menjadi tanggungan jemaah.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap kenaikan biaya yang dirasakan langsung oleh jemaah tidak terlalu signifikan.
“Kalau itu bisa kita laksanakan tentu tidak memberatkan jemaah, kenaikan pun mungkin sangat-sangat tidak terlalu signifikan,” kata Irfan.
Besaran yang akhirnya harus dibayarkan jemaah masih menunggu pembahasan dan kesepakatan pemerintah bersama DPR. Karena itu, angka Rp107,34 juta tersebut masih berstatus usulan, bukan biaya haji final yang telah ditetapkan.
Pelayanan Jemaah Dijanjikan Meningkat
Di tengah adanya usulan kenaikan biaya, pemerintah menjanjikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci.
Irfan menyinggung adanya rencana perubahan paket pelayanan, termasuk peningkatan kenyamanan akomodasi dan pengaturan kapasitas jemaah.
Selama ini, jemaah menggunakan standar pelayanan tertentu yang mengatur antara lain luas ruang tidur dan kapasitas jemaah dalam satu tenda. Pemerintah mempertimbangkan paket pelayanan dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik.
“Paket C itu ada kenaikan, akan tentu lebih sedikit, lebih nyaman. Oke. Tentu otomatis harganya juga lebih nyaman juga harganya,” jelasnya.
Peningkatan pelayanan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun besaran biaya haji 2027. Pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat dalam membiayai perjalanan ibadah haji.
Pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menentukan struktur biaya haji 2027, termasuk besaran yang dibebankan kepada jemaah dan porsi pembiayaan yang berasal dari nilai manfaat dana haji.
Dengan demikian, masyarakat masih harus menunggu hasil pembahasan pemerintah dan DPR sebelum memperoleh kepastian mengenai besaran biaya haji yang harus dibayarkan pada musim haji 2027.(Red)
