Sekda Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Soroti Program Tiga Juta Rumah
 |
| Sekda Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Soroti Program Tiga Juta Rumah |
PALEMBANG , detik35. Com - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring dari Palembang, Selasa (27/1/2026). Rakor rutin yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah tahun 2026.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan indikator krusial yang berkaitan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberi perhatian serius terhadap dinamika harga di pasar.
Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan bahwa komoditas emas saat ini menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi, dipicu oleh ketidakpastian dan dinamika pasar global. Tren kenaikan harga emas dunia dinilai memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi domestik.
“Hampir semua komponen penyumbang inflasi menunjukkan tren kenaikan. Kita harus mengantisipasi secara serius, terutama pada sektor makanan dan minuman yang langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat,” tegas Tito.
Ia juga menyoroti kondisi wilayah yang terdampak bencana alam, yang umumnya mengalami kenaikan inflasi akibat terganggunya jalur distribusi logistik.
“Daerah terdampak bencana cenderung mengalami lonjakan inflasi. Karena itu, distribusi barang harus dijaga agar pasokan kebutuhan masyarakat tetap aman,” tambahnya.
Selain isu inflasi, rakor ini turut menyoroti progres dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.
Rakor tersebut turut diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.(Red)
