Gubernur HD Harap BAM DPR RI Akhiri Konflik Agraria Menahun.
 |
| Gubernur HD Harap BAM DPR RI Akhiri Konflik Agraria Menahun. |
PALEMBANG ,detik35.com - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru berharap kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dapat memberikan solusi konkret atas konflik agraria menahun yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Kabupaten Empat Lawang.
Harapan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima kunjungan kerja BAM DPR RI di Ruang Rapat Graha Bina Praja, Palembang, Senin (26/1/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Herman Deru menjelaskan, konflik agraria di dua kabupaten tersebut merupakan persoalan lama yang dipicu oleh dinamika pemekaran wilayah. Menurutnya, saat Hak Guna Usaha (HGU) diterbitkan, wilayah tersebut kemudian mengalami pemekaran menjadi daerah otonomi baru, sehingga memunculkan perubahan status administratif dan hukum di lapangan.
“Masalah ini sudah ada di tengah masyarakat sejak tahun 2006 karena menyangkut wilayah yang sangat luas. Ada klaim dari kelompok masyarakat mengenai wilayah yang pembebasannya belum tuntas,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara menyeluruh agar tidak memicu konflik sosial di lapangan. “Yang terpenting adalah jangan sampai terjadi konflik fisik. Kami ingin masalah ini selesai secara konkret agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim BAM DPR RI Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., menyampaikan bahwa persoalan perbatasan dan status lahan merupakan isu nasional. Ia mengungkapkan, berdasarkan data, sekitar 30.500 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, yang kerap memicu konflik agraria, terutama pasca diterbitkannya Peraturan Presiden pada tahun 2025.
“Kami ingin memastikan setiap persoalan agraria disikapi secara adil dan komprehensif. Penguasaan lahan, khususnya untuk perkebunan, harus memberikan dampak positif dan tidak merugikan masyarakat sekitar,” ujarnya.
BAM DPR RI, lanjut Ahmad Heryawan, berkomitmen untuk merangkum seluruh temuan dan aspirasi di lapangan guna disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. Selanjutnya, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti secara lintas sektoral melalui kementerian dan lembaga terkait agar diperoleh solusi yang berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad dan Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, ST., MT., MM, beserta jajaran terkait.(Red)
