.gif)
Jakarta, detik35.com
Presiden RI Prabowo Subianto tak mau program populisnya mandek di meja rapat. Selasa (4/6/2025), Presiden langsung memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka. Isu yang dibahas: diskon tarif besar-besaran untuk transportasi nasional, yang akan digelar selama libur sekolah nasional mulai 5 Juni hingga akhir Juli 2025.
“Presiden tekankan, jangan sampai masyarakat cuma dengar wacana. Ini harus jalan, real, dan langsung dirasakan rakyat,” kata Erick Thohir dalam pernyataan usai pertemuan.
Diskon ini berlaku untuk berbagai moda transportasi nasional di bawah naungan BUMN, termasuk:
- Kereta api antarkota (KAI)
- Pesawat domestik Garuda & Citilink
- Kapal penumpang milik Pelni
- Angkutan massal daerah di bawah BPI Danantara
Targetnya? Membantu masyarakat di masa libur sekolah sekaligus mendongkrak konsumsi domestik dan pariwisata.
Menurut Erick, kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional gelombang pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Daya beli rakyat jadi prioritas. Tapi kami juga jaga agar keuangan BUMN tetap sehat. Skemanya disusun matang, subsidi disesuaikan, dan efisiensi operasional ditingkatkan,” jelasnya.
Pemerintah memproyeksikan lonjakan mobilitas antardaerah selama Juni–Juli 2025 bisa menambah perputaran uang hingga Rp 8–10 triliun di sektor ritel, pariwisata, dan kuliner lokal.
Dalam rapat tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga hadir. Keduanya diminta Presiden untuk mengawal penuh agar tidak ada kementerian/lembaga yang menghambat eksekusi program ini.
Sumber internal menyebutkan, Presiden bahkan meminta laporan progres implementasi setiap 7 hari sekali selama masa berlaku program.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat dari Prabowo di awal masa jabatannya: pemerintahan harus bergerak cepat, populis, dan langsung menyentuh kebutuhan harian masyarakat.
Dengan inflasi yang mulai terkendali dan tren konsumsi pascapandemi yang membaik, kebijakan ini dianggap sebagai dorongan konkret untuk pemulihan ekonomi berbasis rakyat.(Redaksi)
