Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ajukan Tambahan Anggaran Rp 181 Triliun ke DPR
 |
| Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ajukan Tambahan Anggaran Rp 181 Triliun ke DPR |
Jakarta – detik35.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat sejumlah program strategis pendidikan, namun tidak termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Abdul Mu’ti menyampaikan pihaknya telah memaparkan kebutuhan tambahan anggaran tersebut dalam rapat bersama DPR dan kini tinggal menunggu keputusan dari parlemen.
“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini. Kami dalam posisi menunggu keputusan,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu prioritas utama dalam usulan tambahan anggaran tersebut adalah revitalisasi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat maupun sedang. Menurutnya, masih banyak sekolah di berbagai daerah dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Revitalisasi itu mencakup perbaikan ruang kelas rusak, pembangunan fasilitas sanitasi yang layak, penyediaan sarana belajar, serta peningkatan infrastruktur pendukung lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keselamatan peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Selain pembenahan infrastruktur, tambahan anggaran juga diarahkan untuk penguatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Mendikdasmen menegaskan, investasi pada sektor pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
Saat ini, pemerintah menunggu pembahasan lanjutan dan persetujuan dari DPR terkait usulan tambahan anggaran tersebut. Jika disetujui, anggaran itu diharapkan mampu mempercepat perbaikan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.(Red)
