KSPI Siap Dialog dengan Pemprov DKI, Buruh Tetap Gelar Demo UMP 29–30 Desember
 |
| KSPI Siap Dialog dengan Pemprov DKI, Buruh Tetap Gelar Demo UMP 29–30 Desember |
JAKARTA – detik35. Com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, merespons ajakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, untuk membuka ruang dialog terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Meski menyatakan siap duduk bersama untuk mencari solusi, KSPI menegaskan aksi demonstrasi buruh tetap akan digelar pada 29 dan 30 Desember 2025.
Said Iqbal menegaskan bahwa dialog dan aksi turun ke jalan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Menurutnya, aksi demonstrasi tetap diperlukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tekanan politik agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan tuntutan buruh secara serius.
“Kami siap duduk bareng lagi mencari solusinya seperti yang disampaikan Wagub DKI. Tapi aksi tetap berjalan. Demo besok tetap jadi,” ujar Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).
Ia mengungkapkan, aksi unjuk rasa tersebut akan melibatkan ribuan buruh dari berbagai wilayah Jabodetabek dan daerah penyangga lainnya. Massa buruh direncanakan bergerak menuju sejumlah titik strategis nasional, di antaranya Istana Kepresidenan dan Gedung DPR RI di Jakarta.
Said Iqbal memperkirakan puncak demonstrasi akan terjadi pada 30 Desember 2025, dengan skala massa yang lebih besar dibandingkan hari sebelumnya. Ia menyebut, sedikitnya 10 ribu unit sepeda motor akan ikut serta dalam konvoi aksi buruh sebagai simbol kekuatan dan solidaritas pekerja.
Menurut KSPI, nilai UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak buruh, khususnya di tengah tingginya biaya hidup di ibu kota. KSPI mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang serta membuka ruang negosiasi yang lebih substantif, tidak hanya bersifat seremonial.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyampaikan komitmen untuk membuka dialog dengan perwakilan buruh guna meredam ketegangan dan mencari jalan tengah terkait kebijakan pengupahan. Ajakan dialog tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Rano Karno sebagai upaya menjaga stabilitas hubungan industrial di Jakarta.
Meski demikian, KSPI menilai bahwa dialog harus dibarengi dengan langkah konkret dan keberpihakan yang jelas kepada buruh. Oleh karena itu, aksi demonstrasi tetap dipandang sebagai sarana konstitusional untuk menyuarakan tuntutan secara terbuka.
Aksi buruh berskala besar ini diperkirakan akan berdampak pada aktivitas dan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta. Aparat kepolisian dan pemerintah daerah diharapkan melakukan pengamanan serta rekayasa lalu lintas guna memastikan aksi berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik secara berlebihan.
KSPI menegaskan, seluruh aksi akan dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sembari tetap mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkeadilan bagi kaum buruh.(Red)
