Plt Gubernur Riau Ingatkan Pejabat Daerah Hindari Praktik “Jatah Preman” dan Jaga Integritas
 |
| Plt Gubernur Riau Ingatkan Pejabat Daerah Hindari Praktik “Jatah Preman” dan Jaga Integritas |
Pekanbaru – detik35.Com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga integritas dan menolak segala bentuk praktik “jatah preman” (japrem) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pernyataan tegas ini disampaikan Hariyanto saat memberikan arahan kepada jajaran OPD di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025), menyusul penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan praktik japrem proyek daerah.
“Jadilah jati diri sebagai kepala dinas. Jangan ada pihak lain yang bisa mengatur. Kepala dinas harus berdiri tegak sebagai pemimpin di instansinya,” tegas SF Hariyanto.
Ia menegaskan tidak memiliki tim luar yang ikut mengatur kebijakan atau proyek di lingkup pemerintahan provinsi. Seluruh koordinasi, kata dia, hanya dilakukan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan para asisten.
“Saya tidak punya tim di luar Sekda dan asisten. Kalau ada pihak ketiga yang ikut campur, jangan takut jabatan dicopot. Kalau takut dicopot, bekerjalah dengan benar,” ujarnya.
Dalam arahannya, SF Hariyanto juga menyoroti perilaku sebagian pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang sering nongkrong di kedai kopi pada jam kerja. Ia menilai kebiasaan itu mencoreng citra pemerintah dan menunjukkan rendahnya disiplin ASN.
“Pejabat dan ASN jangan duduk di kedai kopi. Sedih kita kalau ASN tidak menjaga integritas, terutama kepala dinas. Bekerjalah dengan benar. Kalau salah, perbaiki,” pesannya.
Hariyanto menegaskan tidak ada lagi kelompok atau “tim-tim” tertentu yang membawa pengaruh buruk dalam birokrasi Pemprov Riau.
“Tidak ada tim A, tim B, atau tim C. Saya tegaskan, tim saya hanya Sekda dan Asisten I, II, dan III,” ujarnya.
Selain menyoroti integritas, ia juga mengingatkan kondisi keuangan daerah yang tengah menurun. Ia meminta seluruh pejabat agar bekerja efisien, transparan, dan fokus pada pelayanan publik.
“Masyarakat kita sedang susah, sementara keuangan dan pendapatan daerah ketar-ketir. Pendapatan daerah bahkan terancam turun hingga Rp1 triliun,” ungkapnya.
Menutup arahannya, SF Hariyanto menegaskan pentingnya menjaga marwah birokrasi daerah.
“Jangan ada yang bermain di luar aturan. Tunjukkan kita bisa bekerja bersih, tanpa intervensi,” katanya dengan nada serius.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat dari Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas praktik korupsi, sejalan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(***)
