Pemerintah Pertimbangkan Subsidi Operasional Kereta Cepat Whoosh
![]() |
| Pemerintah Pertimbangkan Subsidi Operasional Kereta Cepat Whoosh |
Jakarta – detik35.com - Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian subsidi untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Skema subsidi tersebut akan menggunakan mekanisme Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik, yang bertujuan menjaga keberlanjutan layanan serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).
“Untuk ke depannya, terkait Whoosh ini ada porsi yang bersifat public service obligation dan akan ditanggung pemerintah. Sementara sarana dan infrastruktur dapat ditanggung bersama sesuai kapasitas masing-masing pihak,” ujar Rosan.
Menurut Rosan, sebagai moda transportasi publik modern dan strategis, Whoosh menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi massal yang efisien, aman, dan ramah lingkungan.
Pemerintah menilai bahwa keberadaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
Skema subsidi PSO diharapkan dapat membantu meringankan biaya operasional sekaligus menjaga keberlanjutan layanan Whoosh, agar dapat diakses oleh lebih banyak lapisan masyarakat.
Kebijakan ini juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan efisiensi transportasi publik, dan pemerataan ekonomi nasional.
Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang resmi beroperasi sejak 2023 menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor transportasi.(Red)
