.gif)
Jakarta, detik35.com
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menghadiri penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI. Hingga Juli 2025, sekitar 2 juta hektare lahan berhasil dikuasai kembali dari target nasional sebesar 3 juta hektare.
Langkah ini mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, sebagai dasar hukum penguasaan kembali lahan yang dikuasai secara tidak sah. Menteri Iftitah menegaskan bahwa lokasi transmigrasi harus menjadi prioritas dalam pelepasan kawasan hutan, dengan pendekatan yang tidak membebani masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian penguasaan kawasan hutan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti perubahan batas, pelepasan kawasan, perubahan fungsi, akses kelola perhutanan sosial, hingga penggunaan langsung kawasan hutan untuk kepentingan transmigrasi.
Satgas PKH telah melaksanakan dua tahap penguasaan kembali:
Tahap Pertama (Februari–Maret 2025): 1.019.000 hektare di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan 369 perusahaan.
Tahap Kedua (April–Juni 2025): 1.072.782,2 hektare di 12 provinsi, 108 kabupaten, dan 315 perusahaan.
Penyerahan lahan ini menjadi simbol komitmen lintas lembaga untuk pemulihan lingkungan dan tata kelola lahan berkelanjutan, termasuk di kawasan penting seperti Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Menteri Iftitah menyebutkan bahwa ini merupakan bukti nyata sinergi nasional demi pemanfaatan tanah negara untuk kesejahteraan rakyat serta menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(Red)
