.gif)
Jakarta, detik35.Com
Di tengah sorotan publik atas pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop atau Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), muncul kabar liar yang menyebut eks Mendikbudristek Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung. Kabar tersebut sontak menuai kegaduhan dan spekulasi luas di media sosial.
Menanggapi isu tersebut, Nadiem akhirnya muncul ke publik dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Nusantara Foyer, The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6). Didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Nadiem membantah keras kabar buronan tersebut.
“Pak Nadiem berada di Jakarta, sehat, dan sangat siap memberikan keterangan jika diperlukan. Tidak benar kalau beliau masuk DPO,” tegas Hotman.
Hotman menambahkan bahwa pihaknya belum menerima panggilan resmi dari Kejaksaan Agung terkait status hukum kliennya. Ia meminta semua pihak untuk tidak menggiring opini tanpa dasar dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Jangan rusak reputasi seseorang dengan informasi yang belum diverifikasi. Kalau ada panggilan resmi, kami pasti akan hadir,” ujar Hotman.
Kasus ini bermula dari program pengadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah, bagian dari proyek digitalisasi pendidikan yang digalakkan sejak pandemi COVID-19. Namun, laporan sejumlah lembaga pengawas dan investigasi menyebut adanya indikasi mark-up harga, kualitas barang tidak sesuai spesifikasi, serta keterlibatan sejumlah vendor yang diduga terkoneksi dengan pejabat kementerian.
Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung masih berlangsung. Beberapa nama pejabat aktif dan pensiunan sudah diperiksa, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka secara resmi terhadap tokoh tingkat menteri.
Sampai berita ini ditulis, pihak Kejaksaan Agung belum mengonfirmasi apakah benar Nadiem Makarim masuk dalam daftar buronan. Sumber internal Kejagung yang tak ingin disebutkan namanya hanya menyebut bahwa proses pendalaman masih berlangsung dan segala kemungkinan terbuka.
“Masih dalam proses klarifikasi dan audit. Kami belum bisa menyampaikan siapa saja yang akan diperiksa lebih lanjut,” ujar sumber tersebut.
Munculnya isu DPO ini menunjukkan bagaimana kasus korupsi di sektor pendidikan menyentuh simpul yang sangat sensitif. Transparansi dan keterbukaan informasi dari Kejaksaan Agung dinilai sangat penting agar tidak terjadi penghakiman publik yang prematur maupun perlindungan terhadap elite yang seharusnya bertanggung jawab.
Sementara itu, Nadiem menyatakan siap kooperatif dan akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku.(Redaksi)
