.gif)
Jakarta, detik35.Com
Di tengah menguatnya jaringan korupsi lintas batas dan pencucian uang yang kian canggih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam. Mulai 10 hingga 13 Juni 2025, lembaga antirasuah ini menggelar dua lokakarya strategis di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta: “Money Laundering Involving Banking Services and Companies in Offshore Countries – Batch 3” dan “Workshop Notebook Analysis – Batch 1.”
Bekerja sama dengan United States Department of Justice – Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (US DoJ OPDAT), lokakarya ini menyasar penguatan kapasitas teknis internal KPK dalam menangani korupsi berskala internasional—yang kerap dikamuflasekan lewat sistem perbankan, korporasi cangkang (shell companies), hingga aset kripto di yurisdiksi offshore.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menyampaikan pesan tegas: “Kita sudah lebih dari dua dekade berdiri, tetapi korupsi tetap subur. Maka kita harus berani mengevaluasi dan mencari formula baru. Salah satunya: menggarap serius TPPU dan mengembangkan kerja sama internasional.”
Menurut Setyo, kolaborasi lintas negara bukan lagi sekadar opsi, tapi kebutuhan mutlak. “Ini bukan hanya pelatihan. Ini panggilan moral untuk memperkuat daya gempur hukum terhadap aktor-aktor korupsi lintas batas,” ujarnya.
Korupsi Transnasional: Musuh Senyap dalam Dunia Digital
KPK menyoroti semakin kompleksnya modus pelaku korupsi dalam era digital. Lewat teknologi keuangan modern, hasil kejahatan bisa dengan cepat diputar dan disamarkan. Skema pencucian uang kini melibatkan transaksi kripto, layering multi-lapisan lewat negara suaka pajak, hingga manipulasi perangkat digital yang sulit dilacak.
“Proses investigasi hari ini bukan hanya soal mengejar tersangka, tapi juga menelusuri jejak digital yang sering tersembunyi di balik sistem perlindungan privasi lintas negara,” ujar Setyo. Tantangan seperti ekstradisi, bukti elektronik lintas yurisdiksi, dan kerumitan pelacakan aset menjadi realitas sehari-hari yang dihadapi penyidik KPK.
Bukan Sekadar Uang, Tapi Rusaknya Sistem
KPK kembali menegaskan: korupsi bukan cuma soal kerugian negara. Ia merusak struktur keadilan sosial dan menciptakan ketimpangan yang sistemik. Oleh karena itu, TPPU dan asset recovery harus dipahami sebagai elemen tak terpisahkan dari pemberantasan korupsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah melakukan pelacakan aset di luar negeri, pemulangan tersangka buronan, dan pengembalian dana hasil kejahatan melalui skema mutual legal assistance (MLA). Namun tanpa keahlian yang mumpuni dan dukungan jaringan internasional, banyak kasus berakhir buntu.
Internasionalisasi Pengetahuan, Lokalitas Eksekusi
Hadir dalam lokakarya ini antara lain Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Penasihat Hukum Residen OPDAT Tomika Patterson, Konselor Politik Kedutaan Besar AS David Muehlke, dan Atase ICITAP John Ruffcorn. Lokakarya ini juga menjadi kelanjutan dari pelatihan yang telah berlangsung sejak 2024, termasuk lokakarya terkait cryptocurrency, manajemen aset, hingga penelusuran dana lintas yurisdiksi.
“Ini bukan akhir. Ini bagian dari peta jalan panjang menuju Indonesia yang bebas dari korupsi. Jangan jadikan kegiatan ini sekadar formalitas, tapi momentum untuk membangun kapasitas nyata,” tegas Setyo di akhir sambutannya.(Red)
