.gif)
Jakarta – detik35.com
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II 2025 akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kebijakan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto lewat Inpres No. 4/2025, dan diklaim jadi solusi atas karut-marut distribusi bansos selama ini.
Namun dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), 3,8 juta belum terverifikasi. Artinya, jutaan keluarga masih berada dalam zona abu-abu: mereka bisa lolos bantuan meski tak berhak, atau justru tidak dapat meski sangat butuh.
Hal ini diungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (2/6/2025). “Sebanyak 16,5 juta KPM sudah diverifikasi oleh BPKP. Sisanya masih dalam proses finalisasi,” ujar Amalia.
“Kami terus lakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data benar-benar valid.”Pertanyaannya: kenapa butuh waktu selama itu untuk memverifikasi data yang semestinya sudah terkonsolidasi sejak Februari?
BPS mengklaim pembersihan data dilakukan bareng Kemensos dan BPKP. Tapi sampai awal Juni, belum ada keterangan resmi soal berapa banyak data ganda, fiktif, atau salah sasaran yang berhasil dieliminasi. Yang muncul justru kekhawatiran baru: kebijakan besar berbasis data setengah matang.
Apalagi bansos disebut sebagai salah satu alat stimulus ekonomi nasional. Padahal realitanya, bansos juga rentan dijadikan alat konsolidasi politik, terlebih menjelang tahun-tahun awal pemerintahan baru.
“Kalau datanya belum beres tapi tetap disalurkan, ya tetap saja rawan salah sasaran,” kata seorang sumber internal Kemensos yang enggan disebut namanya.
Presiden Prabowo menyebut bansos ke depan harus “tepat sasaran, efisien, dan tidak disalahgunakan.” Tapi fakta di lapangan menunjukkan banyak daerah belum sinkron dengan sistem data pusat. Beberapa pemda bahkan masih pakai data manual, atau data pesanan.
Belum ada penjelasan juga soal mekanisme banding bagi keluarga yang dicoret dari daftar KPM, meski layak menerima.
“Kami sudah sampaikan ke Bupati, tapi belum ada kejelasan. Katanya nunggu validasi pusat,” kata Yuni, warga Tegal, yang mengaku namanya tiba-tiba hilang dari daftar penerima bantuan sembako.
Program ini memang bertujuan baik, tapi justru membuka celah baru: semua tergantung siapa yang pegang data. Jika gatekeeper-nya tak netral, maka sistem bisa dimanipulasi tanpa jejak.
“Satu rumah satu data itu ideal. Tapi selama tak ada transparansi publik dan pengawasan independen, datanya bisa dikunci elit,” kata Dwi Laksana, peneliti kebijakan sosial.
Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan secara detail kapan bansos triwulan II mulai cair, siapa yang menerima, dan bagaimana jaminan ketepatan sasarannya.
Yang jelas, jika bansos disalurkan dengan data belum utuh, maka kita hanya mengulang siklus lama: rakyat kecil menunggu, elit yang menghitung.(Red)
