.gif)
"Pemkab Muba Tancap Gas Bangun Kembali Jembatan P6 Lalan: Setelah Delapan Bulan Lumpuh, Warga Masih Tagih Tanggung Jawab Perusak"
Musi Banyuasin, detik35.com
Delapan bulan pasca-ambruknya Jembatan P6 Lalan yang dihantam tongkang pengangkut batu bara, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) akhirnya bergerak. Peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pembangunan ulang jembatan tersebut dijadwalkan berlangsung 14 Mei 2025. Namun, di balik seremoni tersebut, masih banyak tanda tanya yang belum terjawab.
Jembatan vital yang menghubungkan kecamatan-kecamatan di pesisir Lalan itu kolaps pada 12 Agustus 2024, usai sebuah tongkang batu bara menabrak struktur bentang tengahnya. Akibatnya, akses darat lumpuh total, dan warga terpaksa menempuh jalur air dengan biaya mahal dan risiko tinggi. Puluhan pelajar, pedagang, serta pasien rujukan rumah sakit menjadi korban tidak langsung dari insiden tersebut.
Hingga kini, identitas resmi perusahaan pemilik tongkang belum diumumkan secara transparan, apalagi pertanggungjawaban hukum maupun finansial terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Pihak Pemkab Muba disebut telah melakukan “komunikasi tertutup” dengan pihak-pihak terkait, namun masyarakat tidak pernah diberi penjelasan rinci.
"Yang salah kapal tongkang, yang bayar APBD. Ini namanya rakyat yang menanggung, bukan penegakan keadilan,” ungkap Heri, warga Desa Sumber Rejeki.
Proyek pembangunan ulang jembatan disebut bernilai puluhan miliar rupiah, dan akan menggunakan struktur beton dengan sistem tiang pancang yang diklaim lebih tahan terhadap tabrakan kapal. Meski begitu, belum ada rilis publik soal rencana desain, mekanisme tender, atau pelibatan pengawasan independen.
Sementara itu, warga masih menuntut akuntabilitas. Mereka menganggap Pemkab lamban menangani dampak bencana infrastruktur dan terlalu fokus pada pencitraan seremoni pembangunan.
Aktivis lingkungan dan transportasi sungai di Muba mendesak audit terbuka atas insiden ini, termasuk kemungkinan kelalaian pengawasan oleh otoritas pelabuhan dan Dishub setempat. Mereka juga menyoroti lemahnya aturan navigasi sungai di jalur industri yang padat seperti Sungai Lalan.
Jika tak ada langkah hukum terhadap pihak tongkang dan tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi sungai di Muba, insiden seperti ini bukan tak mungkin akan terulang.(Redaksi)
