Jakarta, detik35.Com
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4), yang membahas persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin, khususnya yang berada dalam kelompok Desil 1 atau kategori miskin ekstrem.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pelaksanaan program ini berbasis perencanaan matang dan data akurat, sehingga dapat tepat sasaran dan menjawab persoalan ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di berbagai daerah.
“Sekolah rakyat harus menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan. Ini bukan sekadar proyek, tetapi gerakan nasional untuk keadilan sosial,” tegas Presiden Prabowo dalam rapat.
Pada tahap awal, program akan diluncurkan di 53 titik lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan survei lokasi tambahan di 200 titik lainnya. Wilayah prioritas adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketersediaan lahan yang mendukung percepatan pembangunan.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk mempercepat pemerataan pendidikan dasar yang bermutu, sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tertinggal.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Rekrutmen siswa akan dilakukan secara selektif dan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) guna memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang menerima manfaat.
Untuk tenaga pendidik, pemerintah akan membuka jalur rekrutmen terintegrasi untuk tiga kategori: guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Skema rekrutmen akan melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) agar kualitas pengajaran tetap terjaga.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sekolah rakyat sebagai institusi pendidikan yang setara, bermartabat, dan profesional, bukan sekadar sekolah darurat.(Redaksi/Adiba)