.gif)
Jakarta – detik35. Com
Di tengah sorotan publik terhadap efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara, Polda Lampung justru mencatatkan prestasi membanggakan. Dalam Rakernis Gabungan Pusdokkes, Puskeu, Puslitbang, dan Pusjarah di Mabes Polri, Kamis (22/5/2025), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan langsung penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100% Terbaik kepada Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si.
Penghargaan ini bukan sekadar seremoni simbolik. Nilai IKPA 100% mencerminkan tingkat ketepatan, akuntabilitas, dan disiplin anggaran yang nyaris tanpa celah—sebuah capaian langka dalam struktur birokrasi yang kerap digerogoti inefisiensi.
Didampingi Kepala Keuangan Polda Lampung, Kombes Pol Wahyuni Maryati, S.E., Irjen Helmy menerima penghargaan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, sebagai pengakuan atas pengelolaan anggaran tahun anggaran 2024 yang dinilai efektif, efisien, dan bersih dari temuan penyimpangan.
"Ini bukan semata angka di atas kertas. Nilai IKPA 100% adalah bukti bahwa seluruh jajaran kami bekerja dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menjalankan amanah rakyat," ujar Helmy Santika kepada wartawan usai menerima penghargaan.
Tak banyak satker yang bisa menyamai capaian tersebut. Dari ratusan satuan kerja di bawah Polri, hanya 13 yang berhasil menembus angka sempurna. Selain Polda Lampung, satker yang masuk daftar elit ini antara lain Polda Aceh, Polda NTB, Polrestabes Bandung, dan Dit Intelkam Polda Jatim.
Rakernis kali ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan kebijakan lintas fungsi—sebuah forum penting dalam merespons tuntutan publik terhadap reformasi struktural Polri. Bagi Helmy, penghargaan ini bukan akhir, melainkan pijakan awal untuk menguatkan reformasi birokrasi internal.
"Transparansi anggaran adalah bagian dari pelayanan publik. Rakyat harus tahu bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan Polri menyasar pada keamanan, pelayanan, dan kepercayaan publik," tegas Helmy.
Dengan raihan ini, Polda Lampung tak hanya mencatat sejarah, tetapi juga memberi sinyal kuat kepada publik: bahwa tata kelola kepolisian yang bersih dan profesional bukan mustahil—selama ada kemauan dan keberanian menolak kompromi.(Red)
