Jakarta, detik35.Com
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 demi menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau dan merata hingga ke seluruh pelosok tanah air. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang digelar pada Kamis (8/5).
Dalam rapat tersebut, DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu anggaran Kementerian Perhubungan dari semula Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. Kenaikan hampir Rp8,6 triliun ini akan difokuskan pada penguatan subsidi transportasi, pemenuhan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), serta alokasi untuk pengadaan Aparatur Sipil Negara dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami akan memastikan bahwa tambahan anggaran ini benar-benar berdampak pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan transportasi, termasuk di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Dudy dalam paparannya di hadapan anggota Komisi V DPR RI.
Lebih lanjut, Dudy menyatakan bahwa strategi pemanfaatan anggaran akan diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan transportasi publik, mengurangi ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta mendorong efisiensi pelayanan melalui skema-skema kemitraan strategis.
Dalam jeda rapat, Menteri Dudy juga menggelar diskusi informal dengan beberapa anggota Dewan. Salah satu topik yang mencuat adalah penataan dan regulasi terhadap angkutan sewa khusus berbasis aplikasi yang kian berkembang pesat namun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk aspek legalitas, tarif, dan perlindungan pengemudi.
Rapat kerja ini menjadi momentum awal bagi Kemenhub dalam merancang langkah konkret guna memastikan setiap rupiah anggaran berkontribusi terhadap konektivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dengan slogan #MenghubungkanIndonesia, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menjembatani kesenjangan layanan antardaerah.(Redaksi/Adiba)