.gif)
Karimun, detik35.Com
DPC LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Karimun kembali melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Pimpinan Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Karimun. Surat dengan nomor 28/KLARIF-KONF/DPC/LSM-FORKORINDO/V/2025 tersebut merupakan permintaan kedua, menyusul tidak diindahkannya surat pertama terkait kepemilikan lapak dan kios di Pasar Maimun.9/5/25
Ketua DPC Forkorindo, Edward Simanjuntak, dalam keterangannya saat ditemui awak media menyatakan bahwa pihaknya menilai Perusda telah mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.
"Kami mempertanyakan kejelasan status kepemilikan kios-kios yang ada di Pasar Maimun. Ada indikasi pengelolaan yang tidak terbuka dan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial serta ketidakadilan antar-pedagang," ujar Edward.
Ia menambahkan, pihaknya telah meminta penjelasan resmi mengenai dasar hukum kepemilikan, proses alokasi kios kepada pedagang atau pihak ketiga, serta mekanisme administrasi yang digunakan. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan ataupun klarifikasi dari Perusda.
"Kami bukan mencari konflik, tetapi mendorong keterbukaan. Ini menyangkut hak masyarakat dan pengawasan terhadap aset daerah. Bila Perusda terus diam, kami tidak segan untuk membawa isu ini ke forum yang lebih tinggi, termasuk Ombudsman atau penegak hukum," tegasnya.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Karimun sebagai bentuk pelaporan resmi dan pengawasan terhadap kinerja Perusda. Forkorindo menyatakan akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan dan kepastian hukum.
Langkah Forkorindo menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan pasar sebagai denyut nadi perekonomian rakyat. Masyarakat pun berharap, polemik ini segera mendapat respons terbuka dari pihak terkait demi terciptanya iklim usaha yang adil dan tertib.(Redaksi)
