-->

Notification

×

Iklan

 


Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan, Sekwan DPRD Muba Tegaskan Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi

| May 10, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-05-10T01:41:36Z

 

Sekayu, detik35.Com

Humas DPRD – Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Marko Susanto, S.STP., M.Si., menghadiri Exit Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada Jumat (09/05/2025) di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekayu.


Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan akhir pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024. Tim BPK menyampaikan sejumlah temuan dan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah demi perbaikan tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik.


Dalam pertemuan tersebut, Marko menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja profesional Tim BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memastikan seluruh rekomendasi dijalankan oleh pihak eksekutif.


 “Kami berkomitmen mendukung langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK. Ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab,” ujar Marko.


Menurutnya, keberadaan BPK sebagai lembaga audit eksternal negara merupakan mitra strategis dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berintegritas. DPRD akan mengawasi secara aktif pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut yang disusun berdasarkan rekomendasi BPK.


Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah Kepala OPD terkait. Diskusi berjalan dalam suasana konstruktif dan penuh tanggung jawab, dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.


Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik di masa yang akan datang.(Redaksi)


×
Berita Terbaru Update