.gif)
Kabupaten Bekasi,detik35.Com
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2025 diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Selain itu, lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga disorot sebagai faktor utama penyebab buruknya hasil pekerjaan di lapangan.
Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan saluran drainase lingkungan, peningkatan jalan lingkungan, dan renovasi ruang terbuka hijau, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Tambun Selatan, Karang Bahagia, dan Pebayuran. Nilai total anggaran dari proyek-proyek yang disorot diperkirakan kurang lebih mencapai lebih dari puluhan miliar rupiahbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
Salah satu tokoh masyarakat di Tambun Selatan, yang tidak mau di cantumkan namanya dalam berita ini, menyampaikan keprihatinannya. “Kami melihat langsung pekerjaan saluran air yang belum genap sebulan sudah retak-retak. Material yang digunakan pun tampaknya tidak sesuai standar. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, menyatakan akan memanggil pihak Dinas Perkimtan untuk meminta klarifikasi. “Kami mendesak agar pihak dinas melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor nakal maupun pejabat teknis yang lalai dalam pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, saat dikonfirmasi melalui Whashtpp tidak dapat dihubungi atau merespon apa yang sudah konfirmasi tentang bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kuat diduga tidak sesuai dengan kontrak atau RAB yang sudah diterima dan ditanda tangani pihak penyedia,. Hal ini menjadi pertanyaan sangat besar.
Adapun dugaan pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan, Peningkatan jalan lingkungan Perumahan Griya Asri 2 Dengan pagu Rp. 4.563.720.000 dan Volume pekerjaan 6.300 M2, sesuai RAB E-Katalog, ada 4 item yang harus dikerjakan di lapangan, yaitu pembesian besi ulir mutu U 32, Pembesian besi polos mutu U 24, Pekerjaan lapisan pondasi Agretgat Kelas A, Dan Pekerjaan jalan beton Ready Mix K 350 NFA.
Kegiatan peningkatan Drainase lingkungan Perumahan Griya Asri 2 Dengan pagu Rp. 1.231.044.600 berdasarkan item E-Katalog yang harus dilaksanakan di lapangan ada 6 item, Pekerjaan Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter, Pekerjaan beton K 225, Pekerjaan pembesian, besi polos mutu U24, Pekerjaan Terpasang Box Culvert 80x80x100, Pekerjaan lapis pondasi Agretgat Kelas A Dan Pekerjaan pipa PVC 6 inc kedua paket ini dikerjakan Family Jaya Mandiri.
Pembangunan Drainase Kp. Pintu RT. 001 RW. 005 Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Dengan pagu Rp. 622.250.000 dan volume pekerjaan 500 M. Sementara itu dalam RAB E-Katalog ada 4 item yang harus dikerjakan, pekerjaan pasangan Batu Kali, pekerjaan plesteran pasangan, Acian, pekerjaan galian tanah biasa dan pekerjaan galian lumpur dan atau kontraktor CV. KARYA PUTRA MUDA, hal ini sangat disayangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dengan fakta di lapangan sangat berbeda dalam RUP dicamtumkan Uraian Pekerjaan Pemasangan Udith tapi fakta di lapangan jadi pasang batu, hal ini sangat jangal dan diduga jadi rawan korupsi.
Pembangunan Drainase Musolah Nurul Jihad Kp Kalender RT. 03 RW.01 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia total pagi 497.800.000 yang sudah dilaksanakan CV. Matahari dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada 3 item yang dikerjakan Galian Biasa, U-Ditch 30x40 Dan Pembongkaran Pasangan Batu tapi dalam fakta dilapangan pemasangan U-Ditch tersebut tidak sesuai dengan spek, dalam pelaksanaan kegiatan hal itu menjadi pertanyaan, kemana pengawas yang sudah ditugaskan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi kok bisa lolos mutu pekerjaan seperti itu.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang terlihat di lapangan. Masyarakat berharap kasus ini tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi berujung pada perbaikan nyata dan pertanggungjawaban pihak terkait. (Red)
