Pemerintah Siapkan 61 Ribu Formasi PNS Guru Madrasah 2027, PPPK dan Pelamar Umum Berpeluang Ikut Seleksi
JAKARTA – detik35. Com - Kabar baik bagi tenaga pendidik di lingkungan madrasah. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan lebih dari 61.000 formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus guru madrasah untuk tahun 2027.
Kebijakan ini membuka peluang bagi guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan, untuk mengikuti seleksi menjadi PNS.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan penyiapan puluhan ribu formasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, Kemenag telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Alhamdulillah, atas arahan Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027. Khusus di bawah Direktorat Madrasah, ada 61.000 lebih yang nantinya menjadi formasi PNS," ungkap Amien dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pengadaan formasi tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027 secara bertahap. Artinya, kesempatan menjadi PNS tidak hanya terbuka bagi guru yang sudah berstatus PPPK, tetapi juga pelamar dari masyarakat umum.
Usia Maksimal 35 Tahun
Meski membuka peluang lebih luas, calon peserta tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu persyaratan yang disampaikan Kemenag adalah batas usia maksimal 35 tahun.
Ketentuan tersebut berlaku bagi guru PPPK maupun pelamar dari jalur umum.
Amien menegaskan, guru PPPK yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi sebagaimana pelamar lainnya.
"Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," jelasnya.
PPPK yang Tidak Lolos Tetap Bisa Mengajar
Kemenag juga memberikan kepastian terkait nasib guru PPPK yang nantinya mengikuti seleksi PNS tetapi belum berhasil lolos.
Guru yang bersangkutan tetap dapat mempertahankan status kepegawaiannya sebagai PPPK dan melanjutkan tugas mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membuka formasi PNS, pemerintah turut menaruh perhatian terhadap keberadaan guru paruh waktu. Sesuai arahan Presiden, tenaga pendidik paruh waktu direncanakan untuk diangkat menjadi PPPK sebagai bagian dari penataan tenaga pendidik.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kesejahteraan dan kepastian karier guru merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Ia menilai guru memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian masa depan profesi guru.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," ujar Nasaruddin.
Dengan rencana pembukaan lebih dari 61.000 formasi PNS guru madrasah pada 2027, peluang peningkatan status kepegawaian bagi tenaga pendidik semakin terbuka. Namun, calon peserta tetap perlu memperhatikan persyaratan resmi dan menunggu pengumuman teknis seleksi dari pemerintah.
DETIK35.COM – NASIONAL
