KPK Geledah 6 Lokasi Kasus Korupsi Jalan Sumut, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
 |
| KPK Geledah 6 Lokasi Kasus Korupsi Jalan Sumut, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik |
JAKARTA, DETIK35.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara (Sumut). Penyidik menggeledah enam lokasi selama dua hari dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlangsung pada Senin hingga Selasa, 9–10 November 2026. Enam lokasi yang menjadi sasaran terdiri atas dua kantor dan empat rumah, termasuk kantor satuan kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dua kantor yang digeledah merupakan kantor Satker Wilayah I dan Wilayah II BBPJN Sumut. Sementara empat lokasi rumah meliputi dua rumah kontraktor proyek pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi, Rabu (11/11/2026).
Delapan Tersangka, Tujuh Sudah Ditahan
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, tujuh tersangka telah ditahan oleh KPK.
Penyidik masih mendalami dugaan praktik pemberian uang komitmen atau commitment fee dari kontraktor kepada sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Dalam pengungkapan sebelumnya, KPK menduga pemberian uang dilakukan berdasarkan jenjang jabatan dan kewenangan masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek.
Fee Diduga Mengalir Berdasarkan Jabatan
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan dugaan pembagian uang komitmen dengan persentase tertentu.
Kepala BBPJN Sumut dan kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) diduga memperoleh jatah masing-masing sebesar 4 persen. Sementara pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga menerima 1 hingga 1,5 persen, sedangkan bendahara dan kelompok kerja (pokja) masing-masing diduga memperoleh 0,5 persen.
KPK juga mengungkap dugaan pemberian fee berasal dari dua kontraktor pemenang proyek, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG) Akhirun Effendi Siregar dan Direktur Utama PT Rona Namora (RN) Rayhan Dulasmi Pilang.
Pemberian uang diduga dilakukan melalui transfer maupun penyerahan tunai secara langsung. Penyidik turut mendalami dugaan adanya tekanan terhadap penyedia proyek agar memberikan fee untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan BBPJN Sumut.
Delapan Tersangka dalam Perkara Proyek Jalan
KPK sebelumnya mengungkap delapan tersangka yang diduga menerima uang dalam perkara ini, yakni:
- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut, diduga menerima Rp300 juta.
- Dicky Erlangga, Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut, diduga menerima Rp1,77 miliar.
- Rahmad Parulian, Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut, diduga menerima Rp450 juta.
- Faisal, PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I, diduga menerima Rp290 juta.
- Heri Handoko, PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I, diduga menerima Rp270 juta.
- T Rahmansyah Putra alias Dadam, Kepala Satker PJN Wilayah II Sumut, diduga menerima Rp3,49 miliar.
- Manaek Manalu, PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II, diduga menerima Rp1,25 miliar.
- Munson Hutauruk, PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut, diduga menerima Rp550 juta.
T Rahmansyah Putra tercatat memiliki nilai dugaan penerimaan terbesar, yakni Rp3,49 miliar, disusul Dicky Erlangga sebesar Rp1,77 miliar.
KPK memastikan penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan keterkaitan lainnya dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dalam penggeledahan enam lokasi tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan.(Red)
