Jimly Asshiddiqie: UUD 1945 Tak Batasi Asal Partai Wapres Pengganti Gibran

Menurut Jimly, penentuan calon wakil presiden pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

JAKARTA, DETIK35.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung.

Menurut Jimly, penentuan calon wakil presiden pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jimly menyampaikan pandangan tersebut seusai menjadi narasumber diskusi publik bertajuk “Sosialisme Islam” di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, polemik mengenai asal partai calon wapres pengganti muncul akibat perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam penjelasan UU MD3 disebutkan calon wakil presiden yang diajukan Presiden harus berasal dari partai politik pengusung. Namun, menurut Jimly, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945.

Jimly menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 tersebut bermasalah karena mencampuradukkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Ia menegaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional apabila hanya jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan.

Dalam pasal tersebut, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

“Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegas Jimly.

Presiden Punya Keleluasaan Menentukan Kandidat

Jimly berpandangan, Presiden memiliki keleluasaan dalam menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Menurutnya, kandidat tidak harus berasal dari partai politik pengusung, melainkan dapat berasal dari partai koalisi, partai di luar koalisi, hingga tokoh independen atau nonpartai.

Ia juga menyoroti dua persoalan formil dalam UU MD3. Pertama, ketentuan tersebut dinilai membentuk norma baru yang berpotensi menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma itu justru ditempatkan dalam bagian penjelasan undang-undang, bukan dalam batang tubuh.

Meski demikian, Jimly menawarkan penafsiran moderat terhadap frasa “berasal dari partai pengusung”. Menurutnya, frasa tersebut dapat dimaknai sebagai kandidat yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan harus merupakan kader internal partai.

Jimly menegaskan, dalam hierarki hukum, UUD 1945 tetap menjadi rujukan tertinggi.

Ia meminta Presiden mempertimbangkan persoalan tersebut sembari menunggu proses uji materi atau judicial review terhadap ketentuan UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” pungkas Jimly.(Red)