DKPP Siapkan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Kasus Ijazah Gibran, Empat Aduan Lolos Verifikasi

Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan, empat dari lima pengaduan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Meski demikian, DKPP belum menetapkan tanggal resmi pelaksanaan sidang


Jakarta, Detik35.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024 berpeluang digelar sebelum akhir tahun 2026.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan, empat dari lima pengaduan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Meski demikian, DKPP belum menetapkan tanggal resmi pelaksanaan sidang.

“Iya, sidang memungkinkan digelar tahun ini,” kata Heddy saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Heddy menjelaskan, DKPP telah melakukan pemeriksaan awal terhadap lima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Dari hasil verifikasi, empat laporan dinyatakan memenuhi persyaratan dan siap diproses melalui persidangan.

“Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang,” ujarnya.

Pemeriksaan Etik Menyasar Penyelenggara Pemilu

Perkara yang akan diperiksa DKPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024.

DKPP menegaskan, pemeriksaan tersebut ditujukan kepada penyelenggara pemilu yang menjadi pihak teradu, bukan kepada Gibran sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Meski empat pengaduan telah dinyatakan memenuhi syarat, DKPP belum mengumumkan secara terperinci jadwal persidangan maupun tahapan pemeriksaan berikutnya.

Penanganan perkara tetap dilakukan berdasarkan Pedoman Beracara DKPP dengan mengedepankan transparansi, kehati-hatian, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Lima Pengaduan Masuk Oktober 2026

Sebelumnya, DKPP menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu terkait pencalonan Gibran setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Kelima laporan tersebut disampaikan secara bertahap sepanjang Oktober 2026. Dua pengaduan pertama diterima pada 8 dan 9 Oktober, kemudian dua laporan lainnya masuk pada 13 Oktober, serta satu pengaduan terakhir diterima pada 14 Oktober 2026.

Setelah melalui proses verifikasi, empat pengaduan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diperiksa lebih lanjut melalui persidangan.

Hingga Senin (16/11/2026), DKPP belum memastikan tanggal sidang maupun mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran etik tersebut.(Red) 

Publik kini menunggu penjadwalan resmi persidangan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap proses penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.