BGN Coret 1.637 Sekolah dari Program MBG, Dinilai Mampu Secara Ekonomi

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah penertiban besar-besaran terhadap sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai


JAKARTA, DETIK35.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah penertiban besar-besaran terhadap sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan program MBG benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga penggunaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, sekolah-sekolah yang dikeluarkan dari program tersebut umumnya merupakan lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan tinggi atau masuk kategori sekolah elite.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan karena terdapat sejumlah sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan makan bergizi gratis, tetapi sebelumnya tetap masuk dalam daftar penerima manfaat.

Menurut Sudaryono, persoalan tersebut tidak terlepas dari mekanisme awal operasional dapur MBG. Saat program mulai berjalan, dapur diwajibkan memiliki penerima manfaat agar dapat beroperasi.

Kondisi itu diduga mendorong sejumlah pengelola dapur memperluas penyaluran hingga menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya bukan kelompok prioritas.

"Dahulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat, sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka, tetapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.

BGN kini melakukan pembenahan terhadap daftar penerima manfaat agar program tidak salah sasaran. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak lagi menjadi prioritas selama masih terdapat masyarakat yang lebih membutuhkan dukungan pemerintah.

Sudaryono juga mengungkapkan bahwa beberapa sekolah secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan program MBG. Sementara itu, dalam kasus lainnya, BGN melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kelanjutan penyaluran bantuan.

Tidak hanya sekolah penerima, BGN turut mengevaluasi kinerja dapur penyedia makanan. Dapur yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk memaksakan penyaluran kepada sekolah tertentu, dapat dikenai tindakan tegas.

Bahkan, Sudaryono menyebut sejumlah dapur yang dinilai bermasalah telah mendapatkan sanksi berupa penutupan.

Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG. Dengan evaluasi menyeluruh, program yang menggunakan anggaran negara tersebut diharapkan semakin efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada anak-anak serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

DETIK35.COM – Tajam, Aktual, dan Terpercaya.