AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres, Prabowo Bebas Tentukan Pengganti Gibran
 |
| Partai Demokrat tidak mengajukan nama. Kami menyerahkan proses ini kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). |
JAKARTA, DETIK35.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada kepala negara.
Pernyataan AHY itu mempertegas sikap Demokrat di tengah dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Menurut AHY, penentuan pengganti merupakan kewenangan Presiden Prabowo sesuai ketentuan konstitusi.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama. Kami menyerahkan proses ini kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
AHY juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah perkembangan politik yang berlangsung.
Menurutnya, dinamika politik tidak boleh mengganggu kehidupan masyarakat maupun menghambat agenda pembangunan pemerintah.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Prabowo Punya Kewenangan Penuh
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menjelaskan, Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai politik koalisi pendukungnya sebelum menentukan calon. Namun, konsultasi tersebut bukan kewajiban yang membatasi kewenangan Presiden.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme penjaringan calon, termasuk meminta pertimbangan berbagai pihak atau mengambil keputusan tanpa konsultasi.
Dengan sikap Demokrat yang tidak mengajukan kandidat, proses penentuan pengganti Gibran kini sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo, sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
DETIK35.COM – Tajam, Aktual, Terpercaya.
