Demo 20 Oktober di Yogyakarta: Mahasiswa UGM-UII Sampaikan 7 Tuntutan kepada Pemerintah
 |
| Demo 20 Oktober di Yogyakarta: Mahasiswa UGM-UII Sampaikan 7 Tuntutan kepada Pemerintah |
YOGYAKARTA — detik35. Com - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam demonstrasi itu, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, program strategis nasional, tata kelola BBM bersubsidi, komunikasi pemerintah, hingga penegakan hukum terkait pelanggaran HAM.
Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah persoalan deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana ekologis. Pemerintah didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan karhutla sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak.
Mahasiswa juga meminta adanya moratorium, evaluasi, dan transparansi terhadap sejumlah program strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah membenahi regulasi pengadaan, tata kelola, serta transparansi distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa mengkritik pola komunikasi pemerintah, terutama komunikasi Presiden yang dinilai perlu diperbaiki. Mereka juga menyerukan restrukturisasi dan perampingan kabinet untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta menekan belanja negara.
Persoalan keterlibatan militer di ranah sipil turut menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak penghentian berbagai bentuk militerisme, khususnya pelibatan militer dalam urusan sipil.
Tuntutan ketujuh berkaitan dengan persoalan HAM. Mahasiswa mendesak pemerintah memastikan proses peradilan terhadap 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dapat ditegakkan.
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti. Menurutnya, evaluasi terhadap pemerintahan merupakan hal yang wajar setelah dua tahun masa pemerintahan berjalan.
“Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi,” kata Nuryadi di hadapan massa aksi.
Nuryadi juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada kerusuhan. Ia menilai mahasiswa memiliki posisi penting dalam mengawal perjalanan bangsa.
Aksi mahasiswa di Yogyakarta tersebut pada akhirnya menjadi salah satu bentuk kritik publik terhadap arah kebijakan pemerintahan setelah dua tahun berjalan, dengan tuntutan utama berupa perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan penegakan hukum, perlindungan hak warga negara, serta penanganan persoalan lingkungan secara lebih serius.(Red)
