Pemprov Lampung Akui Masih Ada Tunda Bayar 2025, Nilainya Masih Dihitung
![]() |
| Pemprov Lampung Akui Masih Ada Tunda Bayar 2025, Nilainya Masih Dihitung |
Bandar Lampung , detik35. Com - Pemerintah Provinsi Provinsi Lampung mengakui masih terdapat kewajiban tunda bayar hingga akhir Tahun Anggaran 2025. Namun, besaran nilainya masih dalam proses penghitungan dan konsolidasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri mengatakan, saat ini pihaknya masih menghimpun data realisasi pendapatan dan belanja dari seluruh perangkat daerah untuk disatukan dalam laporan konsolidasi.
“Kalau ditanya berapa angkanya, itu belum bisa disampaikan karena masih dalam perhitungan. Realisasi pendapatan dihitung oleh Bapenda, realisasi belanja oleh BPKAD, kemudian kami konsolidasikan menjadi satu laporan,” ujar Nurul, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, tunda bayar per 31 Desember 2025 memang masih terjadi akibat pendapatan daerah yang ditargetkan dalam APBD tidak tercapai sesuai proyeksi awal.
“Pendapatan yang sudah disepakati dalam APBD tidak mencapai seperti yang diharapkan, sehingga belanja-belanja yang telah dilaksanakan pembayarannya dilakukan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2026,” jelasnya.
Nurul mengungkapkan, berdasarkan data sementara, realisasi pendapatan daerah berada di kisaran 86 persen, sementara realisasi belanja sekitar 80 persen. Selisih antara keduanya dinilai tidak signifikan.
“Ini masih angka sementara. Biasanya memang realisasi pendapatan dan belanja relatif beriringan, selisihnya tidak terlalu besar,” katanya.
Terkait dampak tunda bayar terhadap pelaksanaan program pada 2026, Nurul menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung tetap memprioritaskan program-program strategis. Pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan secara lebih ketat melalui manajemen kas.
“Program prioritas tetap harus berjalan. Kami akan menerapkan manajemen kas. Setiap satuan kerja yang akan melaksanakan kegiatan akan dilihat terlebih dahulu ketersediaan kasnya. Jika belum tersedia, maka kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan,” tegas Nurul.(Saipul Anwar)
