Pemerintah Cabut HGU 85 Ribu Hektare Anak Usaha Sugar Group di Lahan TNI AU Lampung
 |
| Pemerintah Cabut HGU 85 Ribu Hektare Anak Usaha Sugar Group di Lahan TNI AU Lampung |
Jakarta,detik35.Com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah mencabut sertifikat hak guna usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Provinsi Lampung yang tercatat atas nama sejumlah anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC). Lahan tersebut diketahui berada di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara.
Nusron menjelaskan, pencabutan HGU itu merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2015, 2019, dan 2022. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan adanya penerbitan HGU di atas lahan negara yang digunakan sebagai Lanud Pangeran M Bunyamin, yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
“HGU tersebut tercatat atas nama PT Sweet Indo Lampung dan enam entitas lain yang masih satu grup dengan SGC. Setelah rapat koordinasi, seluruh sertifikat HGU di atas tanah Kemhan cq TNI AU kami nyatakan dicabut,” tegas Nusron dalam jumpa pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan LHP BPK, total nilai aset lahan yang dicabut HGUnya tersebut diperkirakan mencapai Rp 14,5 triliun. Meski di atas lahan itu saat ini terdapat tanaman tebu dan pabrik gula, pemerintah tetap memastikan pencabutan dilakukan demi kepastian hukum atas aset negara.
Selanjutnya, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada Kementerian Pertahanan untuk dikelola oleh TNI AU. Pihak TNI AU akan mengajukan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan dengan tembusan TNI AU.
Nusron menambahkan, pasca pencabutan HGU akan dilakukan langkah-langkah lanjutan, baik secara persuasif maupun fisik, yang pelaksanaannya akan disampaikan langsung oleh KSAU dan Wakil Menteri Pertahanan.
Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan melibatkan Wakil Menteri Pertahanan Donny Hermawan Taufanto, KSAU M. Tonny Harjono, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Kabareskrim Polri Syahardiantono, Deputi KPK Asep Guntur, serta perwakilan BPKP.(Red)
