Muhammadiyah & Kesehatan Global 2026: Sinergi Indonesia–Australia dan WHO
 |
| Muhammadiyah & Kesehatan Global 2026: Sinergi Indonesia–Australia dan WHO |
Jakarta – detik35.com - Respons kesehatan dalam situasi bencana menjadi isu strategis dalam agenda kesehatan global 2026, khususnya bagi negara rawan bencana seperti Indonesia. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat, salah satunya Muhammadiyah, menunjukkan penguatan sinergi antara pemerintah, mitra internasional, dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional sekaligus global.
Muhammadiyah melalui Tim Medis Darurat atau Emergency Medical Team (EMT) menjadi salah satu aktor penting dalam respons kesehatan berbasis standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kehadiran EMT Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi pada penanganan bencana di dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring kesehatan global.
EMT Muhammadiyah Berstandar WHO
Tim Medis Darurat Muhammadiyah dibentuk untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana dengan mengacu pada standar WHO. Standar ini mencakup kompetensi tenaga medis, kesiapan logistik, serta tata kelola layanan kesehatan darurat yang terkoordinasi.
WHO telah menetapkan kriteria ketat bagi EMT di seluruh dunia, dan Muhammadiyah berkomitmen memenuhi standar tersebut. Dengan demikian, EMT Muhammadiyah diharapkan mampu memberikan layanan medis yang cepat, aman, dan efektif, sekaligus mendukung kesiapsiagaan global menghadapi krisis kesehatan.
Agenda Kesehatan Global WHO 2026
Rencana Kesehatan Global WHO 2026 menitikberatkan pada tiga pilar utama, yakni keamanan kesehatan, cakupan kesehatan semesta (universal health coverage), dan pemanfaatan inovasi digital. Keamanan kesehatan menjadi prioritas seiring meningkatnya risiko pandemi dan perubahan pola penyakit global.
WHO juga menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi lintas negara dalam memperkuat sistem kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk telemedicine dan sistem informasi kesehatan, dinilai mampu memperluas akses layanan dan meningkatkan efisiensi respons kesehatan.
Keamanan Kesehatan dan Kolaborasi Internasional
Penguatan sistem kesehatan global tidak dapat dilakukan secara unilateral. WHO menegaskan bahwa kolaborasi multilateral dan dukungan pendanaan berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.
Tanpa investasi yang memadai, upaya peningkatan kapasitas sistem kesehatan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah, sektor swasta, serta lembaga internasional menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan kesehatan global.
Peran Pemerintah dan Ketimpangan Akses Kesehatan
Ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar, termasuk di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi menyebabkan kesenjangan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat kebijakan pemerataan layanan kesehatan, termasuk melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan, guna memperkecil disparitas tersebut.
NAPHS dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
Rencana Aksi Nasional Keamanan Kesehatan (National Action Plan for Health Security/NAPHS) difokuskan pada penguatan sistem surveilans, kesiapsiagaan darurat, serta koordinasi lintas sektor. Program ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional.
Melalui implementasi NAPHS, Indonesia berkomitmen tidak hanya melindungi kesehatan masyarakatnya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga kesehatan global.
Regulasi Produk Medis Indonesia–Australia
Dalam bidang regulasi produk medis, Indonesia melalui BPOM dan Australia melalui Therapeutic Goods Administration (TGA) terus memperkuat standar keamanan dan efektivitas produk kesehatan. Kedua negara telah memperoleh status WHO Listed Authority, yang menandai pengakuan internasional atas sistem regulasi produk medis masing-masing.
Status ini memperkuat kepercayaan global terhadap produk medis Indonesia dan Australia, sekaligus membuka peluang kolaborasi lebih luas di sektor kesehatan.
Dukungan Pemerintah terhadap EMT
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa dukungan terhadap EMT merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat kapasitas respons kesehatan, terutama dalam situasi darurat dan krisis.
Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dinilai krusial dalam membangun jaringan respons cepat yang efektif. Pemerintah memandang kesehatan sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi lintas sektor.
Menuju Kesehatan Global yang Berkelanjutan
keterlibatan Muhammadiyah dalam agenda kesehatan global mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan dunia. Sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan mitra internasional menjadi fondasi penting menuju sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Melalui langkah konkret dan strategi kolaboratif, Indonesia diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam menciptakan masa depan kesehatan yang lebih aman dan inklusif, baik di tingkat nasional maupun global.(Red)
