Menteri HAM Desak Perombakan Total SPPG Usai Keracunan MBG di Mojokerto
 |
| Menteri HAM Desak Perombakan Total SPPG Usai Keracunan MBG di Mojokerto |
Mojokerto – detik35. Com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan total terhadap pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyajian makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan massal di Mojokerto, Jawa Timur.
Perombakan tersebut mencakup seluruh unsur di dapur SPPG, mulai dari juru masak hingga petugas penyaji makanan. Menurut Pigai, langkah tegas ini diperlukan sebagai bagian dari trauma healing, khususnya untuk memulihkan kembali kepercayaan anak-anak dan orang tua terhadap program MBG.
Pigai meninjau langsung kondisi para korban dengan mengunjungi RSUD Prof dr Soekandar di Kecamatan Mojosari, Rabu (14/1/2026). Dalam kunjungannya, ia berdialog dengan para orang tua siswa yang anak-anaknya masih menjalani perawatan akibat keracunan usai mengonsumsi soto ayam yang disediakan melalui program MBG.
Kunjungan tersebut turut didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, yang akrab disapa Gus Barra. Pemerintah daerah, kata Pigai, siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Tugas saya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Kedatangan saya ke sini untuk memastikan program yang baik ini dijalankan secara maksimal, profesional, dan sesuai prosedur,” ujar Pigai kepada wartawan.
Ia menegaskan, program MBG merupakan inisiatif strategis nasional yang lahir dari niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, setiap pelanggaran standar keamanan pangan harus ditindak tegas.
Pigai juga meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, standar kebersihan dapur, hingga proses distribusi makanan MBG. Ia menekankan bahwa keselamatan anak-anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan.
Kasus keracunan massal ini sebelumnya menimbulkan kekhawatiran publik terhadap pelaksanaan program MBG di daerah. Pemerintah berharap langkah korektif yang cepat dan tegas dapat memulihkan kepercayaan masyarakat serta menjamin program tersebut berjalan aman dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(Red)
