Usul Kapolri Dipilih Langsung Presiden Menguat di Forum Reformasi Polri
 |
Usul Kapolri Dipilih Langsung Presiden Menguat di Forum Reformasi Polri |
Medan – detik35.Com - Wacana perubahan mekanisme pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali menguat setelah Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerima berbagai masukan saat menggelar serap aspirasi di Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12/2025). Banyak pihak menilai Kapolri idealnya dipilih langsung oleh Presiden guna memastikan independensi institusi kepolisian dari kepentingan politik.
Anggota Komisi Reformasi Polri, Muhammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD), menyampaikan bahwa sejumlah peserta forum, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, menilai proses pemilihan Kapolri saat ini masih rentan ditarik ke dalam dinamika politik. Usulan agar Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dianggap dapat memperkuat profesionalitas dan posisi Polri sebagai institusi yang netral.
“Polri itu langsung di bawah menteri atau presiden. Tadi usulnya agar, supaya terbebas dari masalah politik, langsung (bertanggung jawab) kepada presiden,” kata Mahfud MD saat memaparkan rangkuman aspirasi yang diterima komisi.
Mahfud menambahkan, pandangan itu muncul dari kekhawatiran publik bahwa proses politik di parlemen berpotensi memengaruhi independensi Polri. Dengan pemilihan langsung oleh Presiden, Kapolri diharapkan dapat bekerja lebih fokus, tanpa beban kompromi politik yang dapat menghambat agenda reformasi internal.
Kegiatan serap aspirasi ini merupakan bagian dari rangkaian kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah. Komisi tersebut tengah mengidentifikasi berbagai sektor yang dinilai perlu perbaikan, mulai dari tata kelola organisasi, mekanisme pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain soal pemilihan Kapolri, sejumlah peserta juga menekankan pentingnya transparansi rekrutmen, penguatan etika profesi, serta percepatan digitalisasi layanan kepolisian. Aspirasi-aspirasi itu nantinya akan dibahas lebih lanjut untuk diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan.
Dengan mencuatnya wacana pemilihan Kapolri oleh Presiden, publik kini menantikan langkah konkret pemerintah dan DPR dalam menata ulang sistem kepolisian yang lebih modern, responsif, dan berintegritas.(Red)
