Gubernur Jateng Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
 |
| Gubernur Jateng Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (Dok.foto Pemprov) |
Semarang — detik35. Com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diperketat agar keamanan pangan benar-benar terjamin di seluruh dapur penyedia makanan.
“Keamanan pangan tidak bisa ditawar. Setiap dapur MBG wajib menjaga kebersihan dan mutu makanan agar kasus keracunan tidak terulang,” tegas Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).
Ia meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti sekitar 4.000 peserta dari unsur SPPG, ahli gizi, kepala daerah, dan instansi terkait. Luthfi juga menekankan agar seluruh kepala daerah aktif mengawasi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
“Jangan ada kepala daerah yang diam saja. SPPG harus terbuka dan siap diperiksa kapan pun,” tegasnya. Ia pun meminta para bupati dan tim PKK turun langsung meninjau dapur MBG di lapangan.
Saat ini di Jawa Tengah terdapat 1.596 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, dan jumlah itu akan terus bertambah guna memperluas jangkauan program.
Luthfi menegaskan pengawasan harus mencakup seluruh tahapan — mulai dari proses memasak, distribusi, hingga pengelolaan limbah makanan. “Kalau ada kasus, harus ada respons cepat agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BGN RI Dadan Hindayana menyampaikan bahwa secara nasional sudah terbentuk lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menempati posisi teratas. “Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” ujarnya.
Dadan menambahkan, BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia juga meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.(REDAKSI)
