TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Pejabat

 

Jakarta – detik35. Com

Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat bicara menanggapi tudingan publik yang menyebut mereka membiarkan aksi penjarahan rumah sejumlah pejabat usai gelombang demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan DPR RI.

Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Ia menyampaikan, sesuai aturan, TNI hanya dapat turun langsung mengamankan situasi apabila ada permintaan resmi dari kepolisian.

“Bukan berarti TNI berdiam diri. Kami menunggu prosedur resmi agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan koridor hukum. TNI tidak bisa serta-merta turun tanpa permintaan Polri,” ujar Tandyo dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, prinsip tersebut merupakan bagian dari ketaatan TNI terhadap konstitusi dan aturan perundang-undangan. “Kami tegaskan, TNI siap membantu kapan pun diperlukan. Tetapi semua harus berjalan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Itu komitmen kami,” kata Tandyo.

Pernyataan ini muncul setelah terjadinya penjarahan di sejumlah kediaman pejabat negara, termasuk rumah Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peristiwa tersebut terjadi pasca demonstrasi besar yang berlangsung selama beberapa hari di Jakarta dan sejumlah daerah.

TNI berharap klarifikasi ini bisa meluruskan pandangan publik, sekaligus menegaskan komitmennya menjaga keamanan nasional bersama kepolisian.(Red)