Reshuffle Kabinet Prabowo, Erick Thohir Hingga Kepala Staf Kepresidenan Dicopot

Jakarta –detik35.com

Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 dengan memberhentikan sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga. Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), menandai reshuffle terbesar sejak Prabowo resmi menjabat.

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan Keputusan Presiden Nomor 96P/2025, 97P/2025, dan 152P/2025. Dari Keppres itu, setidaknya delapan pejabat penting resmi diberhentikan:

1. Erick Thohir, Menteri BUMN

– Tokoh bisnis dan olahraga yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN sejak era Presiden Jokowi. Erick dikenal sebagai sosok populer dengan jaringan luas, namun belakangan posisinya disebut-sebut rawan karena dinamika politik internal koalisi.

2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan

– Akademisi sekaligus birokrat yang aktif mengawal isu kehutanan. Posisinya digantikan untuk memperkuat agenda pengelolaan sumber daya alam di era Prabowo.

3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan

– Konsultan politik sekaligus komunikator publik istana. Pemberhentiannya dinilai sebagai langkah Presiden Prabowo untuk memperbarui strategi komunikasi pemerintahan.

4. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

– Purnawirawan jenderal TNI yang berperan dalam mengawal program prioritas. Posisi ini krusial karena berkaitan langsung dengan koordinasi lintas kementerian.

5. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

– Pengamat politik yang kemudian masuk ke lingkar dalam pemerintahan. Namanya ikut terseret dalam restrukturisasi birokrasi kepresidenan.

6. Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

– Tokoh yang aktif dalam advokasi kebijakan sosial. Posisinya diganti sebagai bagian dari perombakan program penanggulangan kemiskinan.

7. Afriansyah Noor, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

– Politisi yang sebelumnya juga menjabat di kabinet Jokowi. Pemberhentiannya menjadi bagian dari penyederhanaan struktur lembaga.

8. Hendrar Prihadi, Kepala LKPP

– Eks Wali Kota Semarang yang dipercaya memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perubahan kepemimpinan ini disebut berkaitan dengan agenda transparansi dan efisiensi belanja negara.

Reshuffle kali ini dipandang bukan hanya soal teknis pemerintahan, melainkan juga bagian dari konsolidasi politik Presiden Prabowo. Dengan mengganti sejumlah figur populer sekaligus teknokrat, Prabowo disebut ingin memperkuat kendali politiknya di kabinet dan memastikan loyalitas penuh terhadap agenda strategis pemerintahan.

Pencopotan Erick Thohir menjadi sorotan utama. Erick bukan hanya menteri, tetapi juga figur politik dengan elektabilitas tinggi dan basis dukungan besar. Keputusan ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin menghindari potensi rivalitas politik di dalam pemerintahan, sekaligus memberi ruang bagi mitra koalisi untuk mendapatkan posisi strategis.

Selain itu, perubahan pada jajaran Staf Kepresidenan menunjukkan adanya penataan ulang strategi komunikasi dan koordinasi istana, yang dinilai penting untuk menghadapi dinamika politik dan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Bagi publik, reshuffle ini menimbulkan harapan sekaligus tanda tanya. Harapan agar pejabat baru dapat bekerja lebih efektif dalam menjawab tantangan ekonomi, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan. Namun juga tanda tanya: sejauh mana reshuffle ini benar-benar didasari kebutuhan birokrasi, bukan hanya kepentingan politik.(Red)