PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dipecat, Politik Negeri Gajah Putih Memanas

Bangkok – detik35. Com

Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/8/2025) setelah dinyatakan bersalah melanggar etika dalam kasus percakapan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Putusan dengan suara 6 banding 3 ini sekaligus mengakhiri kepemimpinannya yang baru berjalan satu tahun.

Paetongtarn, perdana menteri termuda Thailand sekaligus putri mantan PM Thaksin Shinawatra, dinilai mendahulukan kepentingan pribadi serta merusak reputasi negara. Percakapan yang bocor pada Juni lalu dianggap memperlihatkan keberpihakannya kepada Kamboja di tengah ketegangan perbatasan, yang akhirnya berujung pertempuran lima hari.

“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat bersedia bertindak sesuai kehendak pihak Kamboja,” demikian bunyi putusan pengadilan.

Dengan keputusan tersebut, Paetongtarn menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang lengser lewat intervensi hukum. Dinasti politik Shinawatra pun kembali menghadapi pukulan telak setelah sebelumnya Srettha Thavisin juga diberhentikan MK.

Untuk sementara, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai akan memimpin pemerintahan sambil menunggu parlemen memilih perdana menteri baru. Namun, proses politik diperkirakan berlangsung alot mengingat rapuhnya koalisi Pheu Thai dan tipisnya mayoritas di parlemen.

Nama Chaikasem Nitisiri, mantan Jaksa Agung berusia 77 tahun, disebut-sebut menjadi satu-satunya kandidat dari Pheu Thai. Namun sejumlah tokoh lain juga muncul, termasuk Anutin Charnvirakul serta mantan perdana menteri sekaligus eks-panglima militer, Prayuth Chan-ocha.

Pengamat menilai situasi ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik Thailand. Di sisi lain, keresahan publik meningkat akibat mandeknya agenda reformasi dan ekonomi yang tersendat, dengan proyeksi pertumbuhan hanya 2,3 persen tahun ini.

Krisis politik Thailand kali ini kembali menunjukkan dominasi lembaga peradilan dalam menentukan arah kekuasaan di Negeri Gajah Putih.(Red)