-->

Notification

×

Iklan

 


Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

LSM Forkorindo Resmi Polisikan Sekretariat DPRD Karimun, Diduga Ada Kejanggalan Anggaran

| July 03, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-03T05:42:56Z

Karimun – detik35.com
Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun resmi dilaporkan ke Polres Karimun oleh DPC LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) pada Rabu (03/07/2025). Pelaporan ini dilakukan lantaran Forkorindo menilai adanya dugaan kuat kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat dewan.

Ketua DPC Forkorindo Karimun, Edward Simanjuntak, menyampaikan bahwa sebelum mengambil langkah hukum, pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi secara resmi ke Sekretariat DPRD. Namun, respons yang diberikan dinilai tidak memuaskan dan tidak menjawab substansi pertanyaan yang dilayangkan.

"Kami sudah meminta konfirmasi dan klarifikasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, tapi balasan yang kami terima justru tidak sesuai dengan harapan. Ada kesan seperti ingin menutupi sesuatu," ujar Edward dengan nada tegas saat ditemui di Mapolres Karimun.

Menurut Edward, laporan tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan langkah serius dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga publik. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi standar, apalagi menyangkut instansi strategis seperti Sekretariat DPRD.

"Kami tidak akan diam melihat dugaan penyimpangan ini. Jika pengelolaan keuangan daerah tidak transparan, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu, kami melaporkannya secara resmi ke Polres Karimun agar diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Forkorindo juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi atas laporan yang disampaikan Forkorindo.

Langkah tegas yang diambil Forkorindo ini mendapat perhatian sejumlah aktivis dan masyarakat sipil, yang mendukung penguatan pengawasan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.(Red/Anas) 

×
Berita Terbaru Update