.gif)
Jakarta , detik35. com
Pemerintah pusat resmi menarik 34 ribu dari 38 ribu penyuluh pertanian dari daerah ke pusat sebagai bagian dari reformasi besar dalam sistem penyuluhan pertanian nasional. Kebijakan ini ditegaskan dalam peringatan puncak Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6).
Meski status ASN para penyuluh berubah menjadi pegawai pusat, mereka tetap menjalankan tugas di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah masing-masing. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi sistem penyuluhan menuju pertanian modern.
“Mulai 2026, seluruh penyuluh resmi berstatus pegawai pusat. Dengan ini, penyuluh dapat lebih optimal dalam mendampingi petani dan mendorong swasembada pangan,” ujarnya.
Penarikan ini bersifat mandatori berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, sebagai bentuk penguatan peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam pengawasan, pelatihan, dan pendampingan petani.
Idha menambahkan, Brigade Pangan kini telah menjadi motor penggerak transformasi pertanian. Mereka mendapat dukungan alsintan, benih unggul, dan pelatihan intensif sejak awal 2025. Namun setelah itu, Brigade harus mandiri menyusun rencana usaha tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara simbolis menyerahkan 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan ini diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, hingga peran aktif dalam program Brigade Pangan.
Tak hanya itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis baru, yaitu:
Penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi.
Penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM untuk Alsintan.
Mentan Amran menekankan pentingnya peran PPL dan Babinsa sebagai pengawas lapangan yang langsung menyampaikan laporan ke pemerintah pusat.
“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Presiden. Jika ada penyimpangan, seperti harga pupuk melebihi HET, segera laporkan, pasti kita tindak!” tegasnya.
Peringatan HKP ke-53 mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”. Kegiatan ini diikuti lebih dari 3.000 peserta dari unsur pemerintah, penyuluh, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra usaha pertanian dari seluruh Indonesia.(Red)
