.gif)
Jakarta, detik35.Com
Pemerintah menggelontorkan dana Rp9 miliar dari APBN untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan dijanjikan rampung dalam waktu kurang dari tiga bulan.1 Juni 2025
Dengan menggandeng 113 penulis dari seluruh Nusantara serta puluhan editor, proyek ini diklaim sebagai upaya menyusun sejarah nasional yang “lebih akurat, rasional, dan objektif.” Fadli menyebut sejarah versi lama terlalu banyak mengandung bias dan perlu dibongkar ulang berdasarkan temuan akademik terbaru.
Namun, langkah ambisius ini langsung memicu sorotan. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, alokasi Rp9 miliar dinilai sebagian pihak tidak transparan. Rincian penggunaan dana—mulai dari honorarium hingga mekanisme kurasi naskah—belum sepenuhnya dibuka ke publik.
Komisi X DPR RI mendukung langkah tersebut, tetapi mengingatkan pentingnya keterlibatan luas agar sejarah tidak ditulis dari kacamata satu kelompok saja. “Kita tidak ingin sejarah dijadikan alat legitimasi politik,” ujar seorang anggota komisi yang enggan disebutkan namanya.
Kekhawatiran serupa datang dari PDI Perjuangan. Mereka meminta penulisan ulang ini tetap mengacu pada fakta sejarah, bukan narasi politik baru yang potensial menyingkirkan kontribusi tokoh-tokoh tertentu.
Proyek ini mencakup revisi sejarah awal Nusantara, kolonialisme, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi dan demokrasi modern. Uji publik dijadwalkan pada Juli, sebelum naskah final diterbitkan Agustus.
Sejumlah sejarawan mengapresiasi niat Kementerian, namun mengingatkan: sejarah tak bisa dikebut seperti proyek infrastruktur. “Kalau dipaksakan selesai dalam dua bulan, jangan heran kalau isinya justru menimbulkan kontroversi baru,” ujar Dr. Hendra Wibowo, pengajar sejarah dari Universitas Gadjah Mada.
Dengan waktu singkat dan dana besar, publik kini menanti: apakah sejarah yang baru ini akan menjadi pencerahan—atau justru alat propaganda berbungkus akademik?(Red)
