.gif)
RAJA AMPAT ,detik35.Com
Pemerintah pusat akhirnya angkat suara terkait polemik tambang nikel di jantung ekosistem laut Raja Ampat. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, pada Kamis (5/6/2025), resmi menghentikan sementara aktivitas tambang milik PT Gag Nikel, anak usaha Antam, menyusul gelombang kritik publik yang kian meluas.
Langkah Bahlil ini menyusul desakan kuat dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan komunitas pariwisata lokal yang menilai aktivitas tambang telah mengancam kawasan konservasi laut paling kaya di dunia itu. Tagar #SaveRajaAmpat bahkan sempat menjadi trending topic nasional sejak awal Juni, dipicu oleh temuan visual satelit dan drone independen yang menunjukkan bukaan lahan di sekitar Pulau Gag.
“Kita tidak ingin ada tambang yang merusak alam. Saya sudah perintahkan penghentian sementara sambil tim investigasi kami turun langsung ke lapangan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta.
Ironisnya, PT Gag Nikel telah mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak 2017. Namun, banyak pihak menilai dokumen tersebut tidak lagi relevan dengan dinamika ekosistem saat ini. Investigasi lembaga WALHI menyebutkan bahwa kawasan tambang hanya berjarak 30 km dari gugusan karst Piaynemo—ikon wisata yang mendatangkan jutaan dolar pariwisata per tahun.
“AMDAL itu didasarkan pada data yang sudah usang. Perubahan iklim, peningkatan suhu laut, dan tekanan wisata seharusnya menjadi pertimbangan baru,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Papua Barat, Levi Kossay.
Penghentian sementara ini juga memunculkan pertanyaan baru: mengapa sekarang? Mengingat proyek nikel PT Gag adalah bagian dari rantai pasok green energy nasional, terutama baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, Bahlil dituding bermain dua kaki—mengizinkan investasi besar, namun juga tampil sebagai penyelamat lingkungan di panggung media.
“Langkah ini bisa jadi sinyal politik. Bahlil mungkin membaca bahwa isu lingkungan akan menjadi kunci dalam peta kekuasaan pasca-2024,” ujar analis politik LIPI, Hendri Satrio.
Sementara itu, suara paling lantang justru datang dari warga kampung sekitar Pulau Gag. Kepala Kampung Gag, Yakob Mambrasar, dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam proses perizinan.
“Kami pemilik tanah adat. Kami tidak diberi ruang untuk menolak atau menyetujui. Sekarang laut kami keruh, ikan menjauh. Anak cucu kami hidup dari laut, bukan dari nikel,” tegas Yakob saat ditemui tim investigasi.
Kementerian Investasi berjanji akan menyampaikan hasil evaluasi lapangan dalam dua minggu ke depan. Namun para ahli kehutanan dan kelautan mengingatkan: kerusakan ekologis tidak menunggu hasil rapat.
“Begitu vegetasi dibuka, erosi dan sedimentasi terjadi. Karang tidak akan menunggu surat keputusan menteri untuk mati,” ujar Prof. Luki Prasetyo, ahli ekologi laut dari IPB.(Red)
