.gif)
Karimun — Detik35.com
Dugaan sikap tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS kembali mencuat. Kali ini Terjadi Terhadap SMKN 2 Karimun, yang bukan hanya menolak memberikan klarifikasi/konfirmasi kepada media, tetapi juga melontarkan pernyataan kontroversial dan diduga melecehkan profesi Jurnalis.
Kejadian bermula saat seorang Jurnalis mencoba mengkonfirmasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 2 Karimun. Alih-alih menerima dengan terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kepala sekolah justru menunjukkan sikap arogan, dinilai tak pantas jadi pendidik.
Dalam percakapan tersebut, kepala sekolah dengan nada tinggi bertanya: “Apa? Bapak mau nyuruh saya korupsi?” Ujarnya dengan nada keras.
Pernyataan itu sontak membuat situasi memanas. Pewarta yang bertugas menjelaskan bahwa tidak ada tuduhan apapun yang dilayangkan, hanya permintaan penjelasan terkait transparansi dana BOS, yang merupakan hak publik untuk mengetahui dan harus taransparan hingga dipampng Papan Informasi penjelasan untuk publik. Namun respons yang diberikan kepala sekolah semakin menyudutkan:
“Sorry ye…”
Tak berhenti di situ, kepala sekolah malah mengeluarkan kalimat lain yang dianggap merendahkan: “Kalau mau cari duit yang halal, bro.” Padahal tidak pernah kami singgung masalah duit. Dinilai terlalu peghinaan oknum kepala sekolah ini.
Kalimat ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah kepala sekolah merasa terganggu karena merasa sedang diawasi, atau memang sedang menyembunyikan sesuatu? Akan terus dipantau.
Sebagai pejabat publik yang mengelola uang negara, seorang kepala sekolah seharusnya memahami, bahwa dana BOS bukanlah dana pribadi, melainkan anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sikap anti transparansi dan penggunaan bahasa melecehkan menjadi tanda tanya besar: Ada apa sebenarnya dengan pengelolaan dana BOS di SMKN 2 Karimun?
Sumber internal menyebutkan, bahwa selama ini memang jarang ada laporan terbuka atau papan informasi yang merinci penggunaan dana BOS di sekolah tersebut. Padahal, regulasi mewajibkan sekolah menyampaikan laporan realisasi anggaran secara berkala, terbuka dan dapat diakses publik.
Sikap kepala sekolah ini tidak hanya mencoreng institusi pendidikan, tapi juga mencederai nilai-nilai etika seorang pendidik. Bahasa kasar dan melecehkan, serta penghindaran terhadap pertanyaan publik, menunjukkan ada krisis integritas dalam kepemimpinan.
Aktivis pendidikan di Karimun mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.segera turun tangan dan melakukan audit terbuka terhadap penggunaan dana BOS di SMKN 2 Karimun.
“Kami tidak ingin dunia pendidikan dikotori oleh pejabat arogan dan tertutup. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa takut dikonfirmasi?” Ujar seorang pemerhati pendidikan lokal. (Red)
