.gif)
Jakarta, detik35. Com
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengkaji transparansi kontribusi PT Freeport Indonesia serta keadilan dalam mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Papua Tengah.
Provinsi yang menjadi salah satu pusat tambang terbesar di Indonesia itu dinilai masih menghadapi ketimpangan pembangunan, meski menjadi lumbung kekayaan nasional. RDP ini merupakan inisiatif Senator Papua Tengah Eka Kristina Yeimo, yang dikenal vokal memperjuangkan hak masyarakat adat, keadilan fiskal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada rakyat.
“Kami akan menghadirkan semua pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kontribusi Freeport. Setiap rupiah yang dihasilkan dari tanah Papua Tengah harus bermanfaat langsung bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegas Eka dalam keterangannya di Jakarta.
RDP yang dijadwalkan berlangsung dalam dua pekan ke depan akan menyoroti empat isu utama:
1. Transparansi Kontribusi Freeport
Kajian akan mencakup data penerimaan negara dan daerah dari Freeport, seperti PNBP, royalti, dividen, serta kontribusi sosial lainnya dalam lima tahun terakhir.
2. Skema dan Keadilan Dana Bagi Hasil (DBH)
Forum ini akan mengkritisi formula pembagian DBH, transparansi distribusi dari pusat ke daerah, serta efektivitas pemanfaatannya oleh pemerintah daerah.
3. Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal
RDP akan mengevaluasi sejauh mana keberadaan Freeport membawa manfaat nyata bagi warga lokal, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Reformulasi Tata Kelola SDA dalam Otonomi Khusus
Termasuk peninjauan regulasi yang ada, posisi negara dalam pengawasan tambang, pelibatan masyarakat adat, serta kebijakan pengelolaan SDA dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.
“Papua Tengah bukan hanya penghasil kekayaan nasional, tapi juga ujian bagi keadilan fiskal kita. Pengelolaan SDA strategis ini harus menjawab kebutuhan rakyat, bukan semata mengejar target anggaran,” tegas Eka.
DPD RI akan mengundang berbagai pemangku kepentingan dalam RDP tersebut, termasuk:
Manajemen PT Freeport Indonesia
Kementerian Keuangan
Kementerian ESDM
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten
Perwakilan masyarakat adat
Organisasi masyarakat sipil
Eka menekankan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata komitmen untuk transparansi, keadilan fiskal, dan reformasi tata kelola SDA nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Papua Tengah sebagai daerah penghasil strategis layak mendapatkan perlakuan adil dan setara dari negara,” tandasnya.(Redaksi)
