Dana Desa Lubuk Diduga Diselewengkan, Forkorindo Siap Lapor Tipikor Polres Karimun

 

Karimun – detik35.Com

Dugaan penyimpangan Dana Desa kembali mencuat, kali ini di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) menyoroti pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dan 2024 yang dinilai sarat kejanggalan dan patut didalami aparat penegak hukum.

Forkorindo mencatat bahwa selama dua tahun berturut-turut, Desa Lubuk menerima Dana Desa dengan total Rp1.597.079.000 — yakni Rp786.499.000 pada tahun 2023 dan Rp810.580.000 pada tahun 2024, yang telah sepenuhnya disalurkan. Namun, alokasi anggaran menunjukkan kecenderungan mencurigakan.

Fokus utama kecurigaan tertuju pada kegiatan bertajuk “Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa”, yang muncul berulang kali dalam tahun yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2023: 5 kali kegiatan serupa dengan total anggaran Rp241.085.484

Tahun 2024: 2 kali kegiatan dengan total anggaran Rp58.384.486

“Ini jelas janggal. Nomenklatur kegiatan nyaris identik, nilai besar, dan terulang dalam satu tahun. Kami mencium indikasi penggandaan atau pengaburan kegiatan untuk kepentingan tertentu,” tegas Edward Simanjuntak, Ketua Forkorindo Karimun.

Sementara itu, sektor vital seperti air bersih, jalan desa, MCK, posyandu, dan pendidikan justru mendapatkan alokasi minim. Forkorindo menilai bahwa prioritas anggaran tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Forkorindo mengaku telah menyurati pemerintah Desa Lubuk untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini tidak mendapat respons. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan adanya praktik yang tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Karena tidak ada tanggapan, kami akan ambil langkah hukum. Dalam waktu dekat, Forkorindo akan secara resmi melaporkan kasus ini ke unit Tipikor Polres Karimun,” tegas Edward.

Forkorindo juga menyerukan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan melawan segala bentuk penyelewengan. Dana Desa adalah hak rakyat, dan setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.(Redaksi/Azwar)