.gif)
"Konsolnas Pendidikan 2025: Kemendikdasmen Kerahkan Semua Kekuatan Hadapi Darurat Mutu dan Kesenjangan Pendidikan"
Jakarta, detik35.com
Pemerintah pusat akhirnya mengakui urgensi perbaikan sistemik dalam pendidikan dasar dan menengah. Melalui gelaran Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumpulkan semua unsur penting — dari pejabat pusat hingga relawan pendidikan akar rumput — dalam forum kolaborasi terbesar tahun ini.
Digelar sebagai respons atas kesenjangan mutu antarwilayah, minimnya transformasi pembelajaran, dan krisis guru berkualitas, Konsolnas 2025 dinilai sebagai titik balik menuju arah baru pendidikan nasional yang lebih adil dan terukur.
“Kita menghadapi darurat mutu yang tidak bisa dipecahkan hanya dari pusat. Butuh gotong royong, gotong rotak — dari semua lini,” tegas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pidato pembukaan yang disambut riuh peserta.
Berdasarkan data Kemendikdasmen 2024, indeks mutu pendidikan dasar di beberapa daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih tertinggal hampir 30 poin dari rata-rata nasional. Ironisnya, banyak sekolah di daerah padat urban justru mengalami stagnasi capaian literasi dan numerasi, meskipun akses teknologi telah tersedia.
“Distribusi guru dan anggaran masih timpang. Di beberapa kabupaten, 40% guru belum tersertifikasi dan ruang kelas rusak berat tetap dibiarkan,” ungkap seorang kepala dinas pendidikan provinsi yang turut hadir.
Berbeda dari forum-forum sebelumnya, Konsolnas 2025 ditargetkan menghasilkan kerangka kerja operasional lintas sektor, termasuk pelibatan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, dan kolaborasi dengan komunitas pendidikan lokal.
Kemendikdasmen juga menyiapkan sistem pemantauan progres di daerah berbasis data real-time, termasuk melalui Dashboard Pendidikan Nasional yang diluncurkan serentak dalam forum.
“Konsolnas bukan tempat pidato, tapi ruang negosiasi arah dan tanggung jawab. Kita minta daerah hadir bukan sebagai pendengar, tapi sebagai pengambil keputusan lapangan,” kata staf khusus menteri yang menangani strategi kemitraan daerah.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai langkah ini patut diapresiasi, namun meminta komitmen pelaksanaan yang terukur dan transparan. Mereka khawatir, tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, hasil Konsolnas hanya akan menjadi dokumen manis tanpa dampak nyata bagi siswa dan guru.
“Kita sudah terlalu sering lihat forum megah, tapi murid tetap belajar di kelas bocor, guru tetap mengajar tanpa pelatihan,” kritik tajam aktivis pendidikan dari Koalisi Guru Merdeka.
Redaksi: detik35 | Tim Liputan Pendidikan Nasional
