.gif)
Jakarta,Detik35.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran untuk program penanganan stunting yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar, namun hanya Rp2 miliar yang benar-benar diterima oleh masyarakat dalam bentuk bantuan pangan bagi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun. Sementara itu, sekitar Rp6 miliar dari total anggaran tersebut justru digunakan untuk kegiatan administratif seperti rapat koordinasi, studi banding, dan kegiatan lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan pemberian bantuan.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan pada Rabu (18/12/2024). Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran tersebut harus segera dievaluasi. "Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Namun, Rp6 miliar digunakan untuk rapat koordinasi dan studi banding, sementara yang digunakan untuk makanan ibu hamil dan anak balita hanya Rp2 miliar. Sisanya lagi untuk evaluasi," ungkap Tito.
Lebih lanjut, Mendagri meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran di daerah agar lebih efisien. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari kepala daerah, yang seharusnya lebih fokus pada penggunaan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan pada kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung.
Tito juga mengingatkan agar kepala daerah tidak tertipu oleh pejabat daerah yang mungkin tidak memanfaatkan anggaran secara maksimal. Biasanya, pengelolaan anggaran untuk program-program tersebut ada di tangan Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. "Jangan sampai kita hanya sibuk dengan rapat yang tidak ada hasilnya. Kapan program ini benar-benar bisa kuat?" tegas Tito.
Mendagri menambahkan bahwa pemerintah pusat bertekad untuk membuat anggaran lebih efisien dan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Jika daerah mampu meningkatkan pendapatan dan mengefisienkan belanja, maka daerah tersebut akan lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tito juga menekankan pentingnya implementasi sistem pelayanan publik yang lebih efisien, seperti melalui mal layanan publik yang sudah diterapkan dengan konsep satu pintu.
Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang meningkat, Tito berharap daerah-daerah dapat tumbuh secara ekonomi dan berperan lebih besar dalam menangani isu-isu nasional, termasuk inflasi, dengan cara yang lebih efektif dan mandiri.(Redaksi)
