.gif)
Jakarta – Detik35. Com
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan ketidaknetralan lembaga negara dalam Pilkada Serentak 2024. Dalam tayangan video yang disiarkan di Kantor DPP PDIP pada Rabu, 20 November 2024, Megawati menyatakan bahwa dia menerima banyak laporan yang mengindikasikan adanya upaya dari sejumlah lembaga negara yang diduga memengaruhi pilihan rakyat dalam Pilkada mendatang.
Megawati menegaskan bahwa Indonesia, sebagai bangsa besar, harus menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri dalam proses demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat memerlukan netralitas dari semua pihak, terutama lembaga negara yang seharusnya menjaga independensi dan tidak terlibat dalam intervensi politik praktis.
Dalam pernyataannya, Megawati mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut diduga menawarkan bantuan berupa sembako dan uang untuk memaksakan pilihan rakyat kepada pasangan calon tertentu. "Saya mendengar begitu banyak laporan tentang institusi negara yang tidak netral. Ada indikasi mereka memanfaatkan posisi mereka untuk mengarahkan pilihan rakyat, dengan memberi sembako dan uang," ujar Megawati.
Lebih lanjut, Megawati menekankan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan karena merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu hak rakyat untuk memilih dengan bebas tanpa tekanan atau pengaruh luar. Ia juga mengingatkan bahwa rakyat Indonesia harus diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka tanpa adanya manipulasi atau intervensi dari pihak manapun.
Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan PDIP atas potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilkada Serentak 2024. Sebagai partai politik besar, PDIP berkomitmen untuk menjaga integritas dan proses demokrasi yang adil serta bebas dari praktik-praktik yang tidak netral.
Megawati juga menegaskan bahwa PDIP akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan Pilkada Serentak 2024, serta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
(Redaksi)
