481 Siswa SMP Diduga Keracunan MBG di Bogor, BGN Ancam Tutup Permanen Dapur SPPG
 |
| 481 Siswa SMP Diduga Keracunan MBG di Bogor, BGN Ancam Tutup Permanen Dapur SPPG |
JAKARTA, DETIK35.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam menjatuhkan sanksi tegas terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terbukti lalai dalam kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa 481 siswa SMP di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sanksi yang disiapkan tidak hanya berupa penghentian operasional dapur SPPG, tetapi juga penutupan permanen serta pemberhentian kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga ahli keuangan yang terbukti bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan menoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program MBG, terlebih jika menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Jika ditemukan adanya kelalaian, kami akan memberikan sanksi tegas. Tidak hanya dapur SPPG yang bisa ditutup secara permanen, tetapi kepala SPPG, ahli gizi, dan ahli keuangan juga terancam diberhentikan,” kata Sudaryono di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
BGN Turunkan Tim Investigasi
Untuk mengungkap penyebab kejadian, BGN telah mengirimkan tim investigasi ke Dramaga, Bogor, dan Cirebon, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan dugaan keracunan yang terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program MBG.
Kasus di Dramaga menjadi sorotan setelah sebanyak 481 siswa SMP dilaporkan mengalami gejala keracunan. Peristiwa tersebut menambah perhatian terhadap pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Berdasarkan temuan awal yang disampaikan BGN, dugaan penyebab kejadian di Cirebon mengarah pada telur puyuh yang digunakan dalam menu makanan. Sementara itu, kasus di Dramaga diduga berkaitan dengan bumbu kacang yang digunakan dalam pengolahan makanan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut. Karena itu, belum dapat dipastikan bahwa kedua bahan makanan tersebut merupakan penyebab langsung kejadian.
Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Sudaryono menekankan bahwa setiap pengelola dapur SPPG harus menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, termasuk memastikan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Pengawasan juga perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kontaminasi maupun masalah lain yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian, BGN menyatakan siap menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan. Evaluasi terhadap pengelolaan dapur dan personel terkait menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Evaluasi Program MBG Diperketat
Investigasi di Bogor dan Cirebon diharapkan dapat mengungkap penyebab kejadian secara menyeluruh sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola program MBG.
Perhatian terutama diarahkan pada kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, prosedur pengolahan, penyimpanan makanan, serta keamanan produk sebelum disalurkan ke sekolah.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup hanya diukur dari distribusi makanan kepada siswa. Kualitas, kelayakan konsumsi, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
BGN menegaskan, setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program harus menjalankan tanggung jawab secara profesional. Apabila kelalaian terbukti, sanksi tegas dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah kejadian serupa terulang.
Keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Hasil investigasi yang objektif dan transparan diperlukan agar penyebab kejadian dapat diketahui, pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai ketentuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dijaga.(Red)
