JPO “Love and Hate” Rasuna Said Dibongkar, Pramono Pilih Pertahankan JPO Integrasi LRT
 |
| JPO “Love and Hate” Rasuna Said Dibongkar, Pramono Pilih Pertahankan JPO Integrasi LRT |
JAKARTA – detik35. Com - Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan membongkar salah satu dari dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
JPO lama milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tersebut sebelumnya viral di media sosial dengan sebutan JPO “Love and Hate” karena berada berdekatan dengan JPO baru, tetapi keduanya tidak saling terhubung.
Keputusan pembongkaran disampaikan Pramono setelah meninjau langsung kedua JPO tersebut pada Minggu (9/8/2026). Ia mengaku telah berdiskusi dengan Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik.
“Setelah saya berdiskusi dengan kepala Dinas Bina Marga dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga dengan Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa JPO yang satu akan kita bongkar,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, kedua JPO sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yakni membantu masyarakat menyeberang sekaligus mendukung akses menuju fasilitas transportasi umum, termasuk layanan LRT.
Namun, keduanya dibangun pada masa dan kebutuhan yang berbeda.
JPO milik Pemprov Jakarta merupakan fasilitas lama yang desainnya diperkirakan berasal dari era 1980-an hingga awal 1990-an. Sementara JPO lainnya merupakan fasilitas yang lebih baru dan dibangun berkaitan dengan integrasi LRT Jabodebek serta KAI.
“Yang satu yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru,” jelasnya.
Pramono menilai kondisi tersebut menjadi gambaran adanya persoalan koordinasi dalam pembangunan fasilitas publik pada masa lalu.
Ia menyebut kebijakan pembangunan yang tidak dikomunikasikan dengan baik membuat dua fasilitas dengan fungsi serupa akhirnya berdiri berdekatan.
“Setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dahulu dalam membuat kebijakan sering kali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” katanya.
Dengan keputusan tersebut, JPO lama milik Pemprov Jakarta akan dibongkar. Sementara JPO yang lebih baru akan dipertahankan dan dilakukan perbaikan fasilitas.
Sebelumnya, keberadaan dua JPO tersebut menjadi sorotan warga karena letaknya berdekatan tetapi tidak terhubung. Kondisi itu membuat sebagian pengguna transportasi umum kebingungan menentukan akses menuju halte Transjakarta.
JPO lama milik Pemprov Jakarta sebelumnya menjadi salah satu akses menuju halte Transjakarta. Namun, setelah halte dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun LRT Jabodebek, akses menuju halte kini diarahkan melalui JPO integrasi yang dibangun sebagai bagian dari fasilitas antarmoda.
Pemprov Jakarta selanjutnya akan mempertahankan JPO integrasi tersebut sekaligus membenahi fasilitasnya agar akses pejalan kaki menuju layanan transportasi umum menjadi lebih efektif dan terintegrasi.(Red)
