Israel Bekukan Hubungan dengan PBB setelah Masuk Daftar Dugaan Kekerasan Seksual

Israel Bekukan Hubungan dengan PBB setelah Masuk Daftar Dugaan Kekerasan Seksual

New York,detik35.com - Pemerintah memutuskan membekukan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal setelah muncul laporan bahwa Israel dimasukkan dalam daftar hitam terkait dugaan kekerasan seksual di wilayah konflik. Kebijakan tersebut memicu perhatian dunia internasional dan memperuncing ketegangan diplomatik antara Israel dengan PBB di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Duta Besar Israel untuk PBB, , menegaskan Misi Israel di PBB tidak lagi akan menjalin komunikasi maupun koordinasi dengan kantor Sekretaris Jenderal selama masih memimpin organisasi internasional tersebut. Menurut Danon, keputusan PBB dianggap tidak objektif dan sarat kepentingan politik.

Dalam keterangannya, Danon menyebut Israel selama ini telah memberikan berbagai dokumen, data, serta tanggapan resmi kepada PBB terkait tuduhan yang diarahkan kepada negaranya. Namun, ia menilai langkah Sekretaris Jenderal PBB tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan penjelasan yang telah disampaikan pemerintah Israel.

Israel juga mengecam keputusan tersebut karena dianggap menempatkan negara itu sejajar dengan kelompok bersenjata dan organisasi yang selama ini masuk dalam daftar hitam internasional. Pernyataan keras dari pemerintah Israel menunjukkan memburuknya hubungan diplomatik dengan PBB yang dalam beberapa waktu terakhir kerap mengkritik operasi militer Israel di wilayah Palestina.

Laporan mengenai masuknya Israel dalam daftar hitam itu pertama kali diberitakan media Israel, Ynet. Dalam laporan tersebut disebutkan PBB tengah menyiapkan pengumuman resmi terkait penambahan entitas Israel ke daftar negara dan organisasi yang diduga melakukan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Selain itu, sejumlah lembaga Israel seperti otoritas penjara disebut ikut berada dalam pengawasan PBB dan berpotensi masuk daftar serupa apabila ditemukan bukti tambahan mengenai dugaan pelanggaran terhadap tahanan Palestina.

Isu ini muncul di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina, khususnya di dan . Berbagai organisasi hak asasi manusia internasional sebelumnya telah menerbitkan laporan yang memuat kesaksian warga Palestina terkait dugaan penyiksaan, pelecehan seksual, hingga perlakuan tidak manusiawi selama proses penangkapan dan penahanan.

Situasi tersebut semakin memperbesar tekanan internasional terhadap Israel, terutama setelah sejumlah negara dan organisasi global menyerukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam konflik yang terus berlangsung.

Hingga kini, pihak PBB belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan Israel membekukan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal. Namun, langkah Israel tersebut diperkirakan dapat memperumit komunikasi diplomatik antara kedua pihak, terutama dalam pembahasan isu kemanusiaan dan konflik di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan antara Israel dan PBB sendiri bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Israel kerap menuding PBB bersikap tidak adil dan terlalu sering mengkritik kebijakan militernya terhadap Palestina. Sebaliknya, sejumlah badan di bawah naungan PBB terus mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan penegakan hukum internasional di wilayah konflik.(Red)